URGENSI PENGATURAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KOMPENSASI BAGI PEMILIK CAGAR BUDAYA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - Kadek Feby Sri Pratiwi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2023)
Kadek Feby Sri Pratiwi, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: febyprtw@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis terkait kekosongan hukum dalam pengaturan secara teknis berupa Peraturan Walikota terkait pemberian insentif dan kompensasi cagar budaya di Kota Denpasar. Penelitian dengan jenis yuridis normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan dianalisis melalui interpretasi gramatikal, ekstensif, dan sosiologis untuk dapat mengkaji sistem hukum yang berlaku, baik secara normatif dan empiris, serta dapat melakukan pemecahan masalah atas isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menghasilkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat mengakomodir secara optimal ketentuan terkait pemenuhan hak insentif dan kompensasi yang dimiliki pemilik cagar budaya. Kemudian, Pemerintah Daerah Kota Denpasar memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan sesuai kompetensi daerahnya, yaitu melalui pembentukan Peraturan Walikota terkait tata cara pemberian insentif dan kompensasi bagi pemilik cagar budaya di Kota Denpasar untuk mengatasi kekosongan hukum yang terjadi. Sehingga, tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai dan terlaksana bagi seluruh pihak, baik bagi masyarakat dan juga Pemerintah Kota Denpasar. Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Insentif dan Kompensasi Cagar Budaya, Peraturan Walikota ABSTRACT This research aims to analyze the legal loophole in Mayor Regulation concerning the provision of incentives and compensation of cultural heritage in Denpasar city with normative juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Research data were analyzed based on grammatical, extensive, and sociological interpretation techniques to study the current legal systems both normatively and empirically. It is expected that the problems studied could be resolved. The research results reveal that the current legislation has not been able to optimally accommodate the provision regarding the provision of incentives and compensation as the rights of cultural heritage owners. The local government of Denpasar city has the authority to set a regulation that fits the regional competence according to the Mayor Regulation concerning the procedures of providing incentives and compensation for cultural heritage owners in Denpasar city to fill the legal loophole. This is all intended to allow for reaching the objectives of legal certainty, justice, and legal significance for the sake of all parties, including the members of the public and the local government of Denpasar city. Keywords: Legal Loophole, Incentive and Compensation Given to Cultural Heritage, The Mayor Regulation