URGENSI PENGATURAN SANKSI BAGI BADAN USAHA YANG MELAKUKAN EKSPLORASI SUMBER DAYA ALAM DITINJAU DARI PASAL 74 UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS - Rizky Syahputra (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Rizky Syahputra, Sihabudin, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rizkysyahputra061@gmal.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi bagi badan usaha yang melakukan eksplorasi sumber daya alam serta tidak melakukan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, Pendekatan Undang Undang dan Pendekatan Perbandingan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesungguhnya berasal dari konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu bagian dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang baik). Indonesia TJSL sendiri menurut UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas seharusnya dapat menjadi lex generalis (aturan bersifat umum) seandainya memiliki norma sanksi yang mengatur dengan jelas terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi Perseroan. Kata Kunci : Tanggung jawab,Sanksi,Perseroan Terbatas ABSTRACT This research aims to find out the regulation governing the sanctions imposed on corporates doing exploration of natural resources without considering the social and environmental responsibility that corporates have to perform. This research employed normative-juridical methods, and statutory and case approaches. corporate social and environmental responsibilities come from the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) as one of the principles of good corporate governance. Corporate Social and Environmental Responsibility in Indonesia, according to Law Number 40 of 2007 Article 1 paragraph (3) is the commitment of a limited liability company that plays a role in sustainable economic development to improve the quality of life and environment that should be useful for the company, local community, or people in general. In this case, Law concerning Limited Liability Companies should serve as lex generalis (general rule) as long as it has the norm of imposing sanctions regarding social and environmental responsibilities for companies. Keywords: Responsibility, Sanctions, Limited Liability Company