Penolakan Pemerintah Indonesia Untuk Memulangkan Warga Negara Indonesia yang Bergabung Dengan ISIS - Christin Lauren Natasya (Jurist-Diction, 2023)
Abstract Since ISIS suffered defeat, many of its members now want to return to their home countries, one of which is Indonesian citizens. The government refused to repatriate them on the grounds of maintaining the security of the people. Based on the Citizenship Law regarding the procedures for losing citizenship, it means that they are still citizens because they have not issued a Decree stating that they have lost Indonesian citizenship. Thus, the Government must be responsible for repatriating them, deradicalising them and being prosecuted based on the applicable law. For those who meet the requirements to lose citizenship, the government must immediately issue a decree. The type of research used in this paper is Doctrinal Research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal material that has been obtained is then subjected to a systematic interpretation. Keywords: ISIS; citizenship rights; losing citizenship; responbility   Abstrak Semenjak ISIS mengalami kekalahan banyak anggotanya yang kini ingin kembali ke negara asalnya, salah satunya adalah warga negara Indonesia. Pemerintah menolak untuk memulangkan mereka dengan alasan untuk menjaga keamanan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tentang tata cara kehilangan kewarganegaraan bahwa mereka masih berstatus sebagai WNI karena belum dikeluarkannya Surat Keputusan yang menyatakan bahwa mereka telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, maka Pemerintah harus bertanggung jawab memulangkan mereka, melakukan deradikalisasi dan diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Bagi mereka yang memenuhi syarat kehilangan kewarganegaraan maka pemerintah harus segera mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Doctrinal Research dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dilakukan interpretasi sistematis. Kata Kunci: ISIS; status kewarganegaraan; kehilangan kewarganegaraan; Tanggung Jawab.