BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI - Zahra Putri Indah Sholihah (Verstek, 2023)
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui batasan hak perlindungan bagi pelapor, saksi, dan/atau korban atas kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga untuk mengetahui implementasi perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan/atau korban yang diberikan oleh LPSK berdasarkan Kasus Nurhayati, pelapor dugaan kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa batasan perlindungan hukum bagi pelapor, saksi, dan/atau korban terhadap kasus yang bersangkutan dengan dirinya dalam kasus Nurhayati, pelapor dugaan kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Barat adalah saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.Kata Kunci: LPSK; Perlindungan; Pelapor, Saksi, dan/atau Korban; Tindak Pidana Korupsi.This article aims to determine the limits on the right to protection for reporters, witnesses and/or victims of corruption cases based on Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. And also to find out the implementation of protection for reporters, witnesses and/or victims provided by the LPSK based on the Nurhayati Case, the reporter of the alleged corruption case Head of Citemu Village, Mundu, Cirebon, West Java. This research method is normative legal research which is prescriptive and applied using statutory and case approaches. Based on the results of research that has been conducted by the author, it is found that the limits of legal protection for reporters, witnesses and/or victims of the cases concerned with him in the Nurhayati case, the reporter of the alleged corruption case Head of Citemu Village, Mundu, Cirebon, West Java, are witnesses , victims, witnesses, perpetrators, and/or reporters cannot be prosecuted under criminal or civil law for the testimony and/or report that will be, is being, or has been given, unless the testimony or report is not given in good faith.Keywords: Corruption Crim;e LPSK; Protection; Whistleblower, Witnesses, and/or Victim.