PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA SOMA MALIFUT - Sukitman Asgar; Sahrul Hi. Posi; Sahrestia Kartianti (Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, 2022)
Abstract The low level of education of the Village Government coupled with weak regulatory support has an impact on policy making for the Village Head. Some of the basic problems that occur in Soma village are the high level of violence and delinquency in children, market traders who do not know the accounting calculations for every profit earned including village assets that are not organized. To solve these problems, it is necessary to support village level regulations, in this case Village Regulations. Village regulations are needed apart from overcoming and protecting the village head from legal risks as well as the basis for the village head to take policies for the progress and welfare of its citizens, so that counseling and training is needed for the village government and the village consultative body, the community and market traders. As for after the counseling was carried out, it was found. one, the Village Government has never received guidance related to the Preparation of Village Regulations. two, residents do not understand how to educate children with a humanistic existential pattern to prevent wear and tear and the importance of calculating Profit for Traders for Business Continuity and Contribution to Market Development. The conclusion from this Service Implementation is that the Village Head has the will to organize the market for a better, but collided with the absence of a legal umbrella for policy making in question, including in terms of child protection arrangements. Abstrak Rendahnya tingkat pendidikan Pemerintah Desa ditambah dengan dukungan regulasi yang lemah sangatlah berdampak pada Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Desa. Beberapa persoalan mendasar yang terjadi di desa Soma yaitu tingginya tingkat Kekerasan dan Kenakalan pada Anak, pedagang pasar yang tidak mengetahui perhitungan akuntansi atas setiap laba yang diperoleh termasuk pula Aset desa yang tidak tertata. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut perlu didukung dengan regulasi tingkat desa dalam hal ini Peraturan Desa. Peraturan Desa dibutuhkan selain melindungi kepala desa dari resiko hukum juga untuk mengatasi stagnisasi penyelenggaraan Pemerintahan serta sebagai dasar pengambilan kebijakan kepala desa demi kemajuan dan kesejahteraan warga desa, sehingga perlunya dilakukan Penyuluhan dan Pelatihan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dan para Pedagang Pasar. Setelah dilaksanakan Penyuluhan ditemukan satu, Pemerintah Desa belum pernah mendapatkan bimbingan terkait dengan Penyusunan Peraturan Desa. dua, warga tidak memahami bagaimana mendidik anak dengan pola eksistensial humanistik untuk mencegah terjadinya kenakalan serta pentingnya perhitungan Laba bagi para Pedagang untuk Kelangsungan Usaha dan Konstribusi bagi Pengembangan Pasar. Kesimpulan dari Pelaksanaan Pengabdian ini adalah Kepala Desa memiliki kemauan untuk menata pasar agar lebih baik, namun terbentur dengan tidak adanya payung hukum untuk pengambilan kebijakan dimaksud, termasuk dalam hal pengaturan Perlindungan Anak.