EVALUASI KEBIJAKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR UNTUK NELAYAN KECIL - Wulandari Wulandari; Rulyusa Pratikto; Elisabeth Dewi (Jurnal Kebijakan Publik, 2023)
Hasil survey Koalisi untuk Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan tahun 2021 menunjukkan 82,08% nelayan kecil sulit mengakses subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Permasalahan inilah yang diteliti melalui evaluasi kebijakan subsidi BBM solar untuk nelayan kecil,  dengan empat indikator yaitu: input, process, output dan outcome. Studi kasus penelitian ini dilakukan  di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengungkap fakta di lapangan tentang identifikasi masalah, hambatan dan solusi yang disampaikan oleh dua kategori  informan yaitu pemerintah dan nelayan kecil. Sumber data berasal dari data primer melalui observasi, wawancara dan Focus Grup Discussion. Data sekunder diperoleh melalui data resmi pemerintah.  Faktor penyebab nelayan kecil sulit mengakses subsidi BBM solar yaitu: pertama, regulasi yang mempersulit dengan persyaratan dan prosedur yang panjang. Kedua, nelayan kecil tidak terekam dalam data administrasi dan kapal nelayan. Ketiga, terbatasnya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBUN). Rekomendasi hasil penelitian ini yaitu: pertama, revisi peraturan hukum subsidi BBM untuk nelayan kecil agar persyaratan dan prosedurnya mudah. Kedua, penggunaan  Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (Kartu KUSUKA) untuk akses subsidi BBM solar, yang sistem informasi dan teknologinya terintegrasi dengan lintas kemen-terian/badan. Ketiga, penambahan infrastruktur dan digitalisasi SPBUN. Keempat, subsidi BBM solar disalurkan oleh koperasi melalui program Solar Untuk Koperasi Nelayan (SOLUSI).