PROBLEMATIKA PERAMPINGAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA MENUJU PERAMPINGAN BIROKRASI - Sri Adriana (JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara, 2022)
Birokrasi sebagai pilar utama dalam pelayanan publik memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang berkuasa, termasuk memberikan saran terhadap suatu usulan kebijakan. Oleh karena itu, birokrasi musti memiliki pengalaman dan pengetahuan baik dalam konteks penyusunan kebijakan maupun pelaksanaannya. Artinya profesionalisme ini menjadi penting untuk menjaga kesinambungan kerja-kerja birokrasi ditengah perubahan situasi politik yang terjadi. maka penulis mengangkat permasalahan terkait perampingan birokrasi terhadap kinerja pemerintahan, begitupula karena hal ini dianggap mempengaruhi elektabilitas ASN yang sudah lama menduduki jabatan di instansi pemerintahan. akan tetapi disisi lain muncul lembaga baru yang menjadi sayap atas pelaksanaan beberapa urusan pejabat pemerintahan, misalnya dibentuk staf khusus Presiden yang diisi oleh kaum millenial, padahal ini sangat tidak berbanding lurus dengan upaya pemerintah untuk melakukan perampingan birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan buku dan bahan kepustakaan lainnya, disusun secara deskriptif analitis. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dinyatakan lebih baik menggunakan penerapan yang electoral partisipatif dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih.