PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG DESAIN INDUSTRI ATAS DESAIN INDUSTRI YANG TELAH DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI - Vicaria Lim (Notarius, 2022)
Pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Namun, perlindungan hukum tersebut juga dapat berakhir apabila terbukti hal-hal yang dapat menyebabkan pembatalan pendaftaran dari Desain Industri tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak ekslusif pendesain menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara desain industri di Indonesia, dan bagaimana konsep pengembangan desain industri yang mendapat perlindungan hukum di Indonesia. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan, maka sistem pendaftaran desain industri di Indonesia adalah sistem yang bersifat konstitutif dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui yaitu pihak yang pertama kalinya mendaftarkan desain tersebut pada DJKI. Perlindungan desain industri dilakukan untuk memdorong iklim industri yang sehat dan untuk mencegah tindakan-tindakan peniruan desain serta praktik-praktik persaingan tidak jujur. Perlindungan hukum hukum terhadap desain industri mencakup terhadap pemalsuan desain dan desain dalam perdagangan.