PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA CUKAI TERHADAP PELAKU PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA PONTIANAK - RIZVAN NIM. A1011181061 (Jurnal Fatwa Hukum, 2023)
AbstractPenulisan skripsi ini berjudul “Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh PPNS bea cukai terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di kota Pontianak”. Permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini kajian utamanya adalah berkaitan dengan faktor penyebab penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh PPNS bea cukai terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di kota Pontianak belum dilaksanakan secara optimal, selain itu juga membahas mengenai hambatan dalam penanggulangan rokok ilegal, upaya penegakan hukum secara preventif dan represif dan analisis penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui telaah Pustaka, wawancara, dan observasi sedangkan sifat penelitian ini adalah deskritif yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan belum dilaksanakan secara optimal penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil terhadap pelaku peredaran rokok ilegal di kota Pontianak adalah karena petugas mengalami kesulitan dalam mendeteksi atau menemukan pelaku, tidak profesionalnya PPNS bea cukai dalam penegakan hukum, PPNS bea cukai dalam menangani tindak pidana peredaran rokok ilegal menerapkan skala prioritas dalam penegakan hukum, dan kurangnya personil PPNS bea cukai. Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS bea cukai kota Pontianak dengan dua cara yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif adalah penegakan hukum untuk mencegah, yaitu melakukan upaya penegakan hukum secara administratif, mengadakan sosialisasi, melakukan patroli atau operasi pasar, pengamatan, dan bekerjasama dengan kepolisian dan satpol PP sedangkan penegakan hukum secara represif adalah memproses hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal.Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, PPNS Bea Cukai, Rokok IlegalAbstrakWriting this thesis entitled "Criminal law enforcement carried out by PPNS customs against perpetrators of illegal cigarette distribution in the city of Pontianak". The main legal issues in writing this thesis are related to the factors causing criminal law enforcement carried out by PPNS customs against illegal cigarette traffickers in the city of Pontianak that have not been carried out optimally, besides that it also discusses obstacles in overcoming illegal cigarettes, law enforcement efforts in an effective way. preventive and repressive and law enforcement analysis of criminal cases of illegal cigarette distribution. This study uses empirical legal research methods with data collection techniques through literature review, interviews, and observation while the nature of this research is descriptive, namely describing clearly and in detail.The results of this study indicate that the factors causing law enforcement not to be implemented optimally by civil servant investigators against perpetrators of illegal cigarette distribution in the city of Pontianak are because officers have difficulty detecting or finding perpetrators, unprofessional customs investigators in law enforcement, PPNS customs in dealing with criminal acts of illegal cigarette distribution apply priority scales in law enforcement, and lack of customs PPNS personnel. As for law enforcement carried out by the Pontianak city customs PPNS in two ways, namely preventive and repressive. Preventive law enforcement is law enforcement to prevent, namely carrying out law enforcement efforts administratively, conducting socialization, conducting market patrols or operations, observing, and cooperating with the police and Satpol PP while repressive law enforcement is processing the law against perpetrators of criminal acts of smoking cigarettes illegal.Keywords: Criminal Law Enforcement, PPNS Customs, Illegal Cigarettes