Pemetaan Investasi di Propinsi Maluku Utara Kerjasama BAPPEDA Propinsi Maluku Utara dan LPPM Universitas Khairun - hasyim, abdul (PENAMAS (PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT))
Dalam perspektif Pemerintah Republik Indonesia, ada dua tujuan utama kebijakan otonomi daerah. Pertama, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, Â pemerataan, Â keadilan, Â keistimewaan, Â dan Â kekhususan Â suatu Â daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesiaâ. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah ( Lihat Konsideran UU No. 32 Tahun 2004).Untuk Â melaksanakan Â amanat Â otonomi Â daerah Â maka Â peran Â pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi daerah menjadi sangat penting. Keberadaan pemerintah Â daerah Â yang Â merupakan Â regulator Â dan Â fasilitator Â dalam Â pencapaian keberhasilanÂ  Â otonomiÂ  Â daerahÂ  Â menjadiÂ  Â pusatÂ  Â (central)Â  Â dalamÂ  Â menggaliÂ  Â dan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Tentunya keberhasilan ini didukung pula oleh semua komponen daerah Â yang memilikiÂ  keterkaitan dengan pengoptimalan potensi daerah. Tanpa adanya kerjasama yang baik antar komponen daerah secara keseluruhan maka pelaksanaan otonomi daerah akan mengalami hambatan. Pada akhirnya seluruhÂ  komponen Â yang terkaitÂ  (pemerintah Â daerah, swasta, Â perguruan tinggi Â dan Â masyarakat) Â merupakan Â satu Â kesatuan Â yang saling Â menopangÂ  dalam rangka menggapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.