JAâFAR á¹¢ÄDIQ DAN PARADIGMA HUKUM MADHHAB JAâFARI - Muhtada, Dani (AL-AHKAM, 2015)
Artikel ini ditulis untuk menggali paradigma hukum yang menjiwai produk-produk hukum dalam Madhhab Jaâfari. Keberadaan Imam Jaâfar al-á¹¢Ädiq dalam kapasitasnya sebagai seorang pendiri Madhhab Jaâfari, akan dikupas secara khusus dalam makalah ini. Selain itu, artikel ini juga mendiskusikan beberapa produk pemikiran fikih Jaâfari yang secara fundamental dianggap berbeda dengan produk fikih kalangan Sunni. Dua produk pemikiran Â tersebut adalah tentang khumus dan nikah mutâah. Artikel ini menyimpulkan bahwa sumber-sumber hukum yang digunakan dalam Madhhab fikih Jaâfari tidak jauh berbeda dengan sumber-sumber hukum yang digunakan dalam Madhhab fikih Sunni, yaitu al-Qurâan, Sunnah, Ijmaâ, dan Akal. Meskipun terdapat pemahaman definisi yang berbeda mengenai sumber-sumber hukum tersebut, namun hal tersebut tidak menunjukkan bahwa Syiâah dan Sunni memiliki perbedaan prinsip dalam penentuan hukum. Faktanya, perbedaan penentuan sumber hukum semacam itu juga terdapat dalam diskursus ushul fikih di antara empat Madhhab fikih Sunni.***This article explores the legal paradigm of the Jaâfari school of law. The article presents the profile of Imam Jaâfar, the founder of this school of law. It also discusses some legal thoughts presented by the Jaâfari school of law, which seemed to be fundamentally different from the legal thoughts of the Sunni school of law (e.g., khumus and mutâah). This article concludes that the legal sources used in the Jaâfari school of law are not fundamentally different from those used in the Sunni school of law, which include the Quran, the Sunnah, Ijma, and reasoning. Although there might be different approaches among the Jaâfari school of law and the Sunni school of laws in defining these legal sources, this article indicates no principle difference in legal making procedure. As a matter of fact, the differences in the legal making process could also exist among the Sunni school of laws.***Keywords: Shiâah, Sunni, Madhhab, paradigma hukum