Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah Dan Perusahaan Listrik Negara Dalam Pengadaan Jaringan Listrik Daerah Pedesaan - Fajar Ifan Dolly; Asra'i Maros; Ade Sofa; Aisyah Aisyah (Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, 2018)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan. Selain itu juga untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan. Dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Populasi penelitian adalah manajer dan kepala teknisi PT. PLN, Kepala Bappeda dan Kepala Sarana dan Prasarana, sedangkan sampel diambil sebanyak delapan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi Bappeda dan PT PLN dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan secara teori telah berjalan dengan baik, tetapi dalam praktiknya belum efektif karena masih ada desa yang belum memiliki jaringan listrik dan masih ada masyarakat yang belum listrik. Hambatan yang dihadapi Bappeda adalah tidak memiliki kebijakan langsung untuk membangun jaringan listrik pedesaan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh PT. PLN adalah PLN berharap pemerintah untuk menegaskan kebijakan pembebasan lahan, kurangnya sosialisasi oleh PLN, kepadatan penduduk yang rendah dan faktor geografis yang sulit dijangkau. Upaya yang dilakukan oleh Bappeda dan PLN adalah untuk meningkatkan standar peraturan untuk persiapan, pengelolaan, pengawasan, dan prosedur untuk penyediaan jaringan listrik pedesaan, dana desa, untuk membuat kebijakan khusus yang mengatur pengadaan jaringan listrik pedesaan dan desa yang belum didukung oleh listrik.