ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLAMBATAN WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN KEPADA NEGARA MELALUI MEKANISME KONTRAKTUAL (STUDI DI KANTOR PUSAT DITJEN PERBENDAHARAAN) - Adhitiyo Nugroho (ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 2017)
Belanja pemerintah merupakan salah satu variabel pendukung dalam rangka mewujudkan fungsi APBN sebagai instrumen kebijakan ekonomi. Kebijakan belanja pemerintah bertujuan untuk meningkatkan multiplier effect dari setiap pengeluaran, agar APBN semakin efektif dalam memberikan stimulus perekonomian. Namun, kondisi tersebut membutuhkan adanya penyerapan belanja negara yang tepat waktu dan terjadwal. Guna menjamin hal tersebut, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 mengatur batas waktu penyelesaian tagihan kepada negara.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang memengaruhi keterlambatan waktu penyelesaian tagihan kepada negara mekanisme kontraktul pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindakan yang direncanakan oleh pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharan dalam mengatasi keterlambatan penyelesaian tagihan kepada negara. Pemilihan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagi objek penelitian didasarkan pada tugas Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator dan role model dalam pelaksanaan anggaran.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penyelesaian tagihan kepada negara dan data dokumentasi. Selanjutnya, sumber data tersebut dianalisis dengan menerapkan model spiral analisis Dey (1993).Hasil penelitian atas keterlambatan waktu penyelesaian tagihan kepada negara mekanisme kontraktual menghasilkan temuan sebagai berikut. Keterlambatan pengajuan hak tagih oleh pihak ketiga/rekanan kepada PPK dipengaruhi oleh ketidakdisiplinan pihak ketiga/rekanan, kelemahan kondisi internal pihak ketiga/rekanan, dan ketidaksempurnaan struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbedaharaan. Selanjutnya, keterlambatan waktu penyelesaian SPP oleh PPK dipengaruhi oleh ketidaksempurnaan struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, kelemahan tahap awal implementasi sistem aplikasi, dan peningkatan volume tagihan pada akhir tahun anggaran. Sementara itu, keterlambatan waktu penyelesaian SPM oleh PPSPM dipengaruhi olehiiketidakdisiplinan penerapan proses bisnis dan peningkatan volume tagihan pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan keterlambatan proses penyelesaian tagihan kepada negara tersebut, tindakan yang direncanakan oleh pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalam mengatasi masalah tersebut ialah dengan memastikan proses penyelesaian tagihan kepada negara sesuai ketentuan PMK Nomor 190/PMK.05/2012, memperluas sistem pengendalian internal dalam proses penyelesaian tagihan negara, dan mengubah struktur organisasi pengelola keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.