PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN ( HATE SPEECH ) MELALUI MEDIA SOSIAL ( DI TINJAU DARI UU RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) - Zegovia Parera; Erni Dwita Silambi (Jurnal Restorative Justice, 2018)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Merauke, Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengambilan Data langsung melalui wawancara dengan Penyidik Satreserse Unit Ekonomi Polres Merauke. Hasil penelitian penulis, terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial meliputi upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa apel pagi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, arahan kepada kepala-kepala kampung. Upaya preventif sebagai upaya lanjutan dari pencegahan awal berupa pemantau status atau tulisan pengguna medial sosial di wilayah hukum polres merauke. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum apabila telah ada laporan polisi dari pihak yang merasa diri menjadi korban dari Kejahatan.