Perancangan Manajemen Risiko Strategis Pada Spbe/e-government Berdasarkan Permen Panrb Nomor 5 Tahun 2020: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bandung Barat - Karina Tarigan; Lukman Abdurrahman; Rahmat Mulyana (eProceedings of Engineering, 2020)
Abstrak Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu penyelenggara program pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan berbasis elektronik atau yang biasa dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan adanya SPBE ini diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan layanan publik. Dalam pelaksanaan dan penerapan SPBE agar berjalan dengan baik maka perlu dilakukan penilaian terhadap risiko yang ada dengan cara mengidentifikasi serta menganalisis dampak yang mungkin diakibatkan dari risiko tersebut menggunakan ISO 31000 untuk tahapan manajemen risiko dan COBIT 5 for risk untuk penilaian risiko. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu instansi pemerintah wajib mengikuti arahan untuk menerapkan manajemen risiko dengan berpedoman pada Permen PANRB No. 5 Tahun 2020 tentang pedoman manajemen risiko. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi delapan risiko negatif dan enam risiko positif kemudian risiko tersebut dianalisis dan diolah dengan beberapa tahapan yaitu menetapkan konteks, melakukan penilaian risiko dan penanganan risiko. Dari hasil analisis risiko tersebut didapatkan hasil dokumentasi risiko teknologi informasi dan rekomendasi penanganan risiko dalam aspek personil yaitu penambahan kompetensi SDM dan penambahan deskripsi kerja kemudian aspek proses menghasilkan beberapa penyusunan kebijakan dan penyusunan SOP seperti penyusunan kebijakan pengelolaan anggaran SPBE, penyusunan kebijakan penggunaan sistem, penyusunan kebijakan pengelolaan SDM, penyusunan SOP penambahan kompetensi SDM dan yang terakhir dari aspek teknologi memberikan beberapa rekomendasi tools yang dapat diimplementasikan pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat seperti rekomendasi tools pengelolaan SDM, rekomendasi tools peningkatan kompetensi, rekomendasi tools pengelolaan dana. Kata kunci: SPBE, Permen PANRB, Pemerintah KBB, Manajemen Risiko, Risiko Strategis. Abstract The Office of Communication, Information and Statistic of West Bandung Regency as one of organizers of government program in providing services to the public on an electronic based or commonly known as SPBE or E-government in accordance with Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic Based Government System. SPBE is expected to simplify and improve public services. In the implementation of SPBE so that it runs well then it is necessary to assess the existing risks by identifying and analyzing the impact that may result from these risks using ISO 31000 for the risk management stage and COBIT 5 for risk to risk assessment. The Office of Government West Bandung Regency as one of the government agencies must follow the directions to implement risk management based on PANRB Regulation No. 5 of 2020 concerning risk management guidelines. This research succeeded in identifying eight negative risks and six positive risks then the risks were analyzed and processed in several stages, namely setting the context, conducting risk assessments and managing risks. From the results of the risk analysis, information technology risk documentation and risk management recommendations are obtained in the aspects of personnel, namely the addition of HR competencies and additional work descriptions. HR management, preparation of SOP for adding HR competencies and the latest from the aspect of technology provides several recommendations for tools that can be implemented in the Government of West Bandung Regency such as recommendations for HR management tools, recommendations for competency improvement tools, and recommendations for fund management tools. Keywords: SPBE, Permen PANRB, West Bandung Regency Government, Risk Management, Strategic Risk.