RELASI ISLAM, NEGARA, DAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF TATA HUKUM INDONESIA - Zoelva, Hamdan (De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 2012)
There aredifferences of opinion in looking at the relationship between religion and state. Some proposed that the state should be based on religion (Islam) and others have argued the opposite, the state should be separated from the religion (secular nationalism). The debate is considered complete after the Jakarta Charter formula was agreed, although it was annulled after the legalization of the Constitution on August 18, 1945. History shows that Muslims sacrifice for this country is invaluable both in terms of physical struggle (body and soul) and ideological (Islamic values). So that, returning authority to the Muslim community to determine the direction of development of the country has become a necessity. Through this article, the author would like to express a new form of moral calling on Muslims to contribute to this country, some of them with sincerity impose Islamic lawinto national law. Terdapat perbedaan pendapat dalam memandang hubungan agama dan negara. Ada yang berpendapat negara  harus  berdasarkan  pada  agama  (Islam)  dan  ada  yang  berpendapat sebaliknya,  bahwa negara  harus  dipisah  dari  agama  (nasionalisme  sekuler).  Perdebatan dianggap selesai setelah disepakati rumusan Piagam Jakarta, meskipun kemudian dianulir setelah  disahkannya  UUD  tanggal  18  Agustus  1945.  Sejarah  ini  menunjukkan  bahwa pengorbanan umat Islam untuk negeri ini tidak ternilai harganya baik ditinjau dari segi perjuangan fisik (jiwa raga) maupun ideologis (nilai-nilai keislaman). Dari pengorbanan tersebut,  mengembalikan  kewenangan  kepada  umat Islam  untuk  menentukan  arah pembangunan negara ini menjadi keniscayaan. Karena itu melalui tema ini, penulis ingin mengungkapkan bentuk baru panggilan moral umat Islam untuk memberikan konstribusi terhadap negeri ini, yaitu diantaranya melalui keikhlasan memberlakukan hukum Islam ke dalam hukum nasional.