JCK FILSAFAT HUKUM DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH - Mumuh M Rozi (Jurnal Cahaya Keadilan, 2023)
Penerapan prinsip desentralisasi sebagai dasar berpijak penyelenggaraan pemerintahan daerah membangun konstelasi baru sistem otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang memberikan hak dan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penataan potensi-potensi daerah oleh Pemerintah Daerah yang diberikan hak untuk membentuk produk Peraturan Daerah (PERDA). Pembentukan peraturan bertujuan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dengan pertimbangan keadilan (gerechtigkeit) disamping sebagai kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). Filsafat Hukum yang hakekat muatan materi Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah guna mencapai suatu kebahagiaan yang terbesar kepada masyarakat melalui aspek filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA).