KETERKAITAN PASAL RUKUHPIDANA DENGAN CYBER LAW, SEBAGAI PELAKSANA ASAS LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI - Rian Rahadian (BUANA ILMU, 2022)
Asas lex posteriori derogat legi priori dengan pengertian bahwa undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama. mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama. Sebagai pembaruan KUHP yang lama, RUU KUHP, akan mulai berlaku setelah tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, berdasarkan Pasal 624 KUHP. RUU KUHP ada terkaitan dengan cyber law, sebab Banyak mengatur Aktivitas Kejahatan Cyber, atau Cybercrime. Kata Kunci: Asas Lex posterior derogat legi priori, Merubah, meniadakan, Pasal 624 KUHPidana, Kejahatan Cyber. The principle of lex posteriori derogat legi priori means that the new law changes or abolishes the old law which regulates the same matter. organize the same problem in the same hierarchy. As a renewal of the old Criminal Code, the RUU KUHP will come into force after the year from the date of promulgation, based on Article 624 of the Criminal Code. The Criminal Code Bill is related to cyber law, because it regulates a lot of Cybercrime Activities, or Cybercrime. Keywords: The principle of Lex posterior derogat legi priori, Amend, abolish, Article 624 of the Criminal Code, Cyber Crime.