IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPT PRATAMA) (STUDI KASUS DI BKPP GORONTALO) - Aprilia Maharani Sule (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Aprilia Maharani Sule, Lutfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aprilliasule@gmail.com ABSTRAK Sebagai negara dan bangsa merdeka dan berdaulat, Indonesia berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mencapai tujuan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial, maka setiap lini kehidupan perlu mengimplementasikan aturan hukum yang berlaku, termasuk pengaturan promosi jabatan pada lingkup Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Gorontalo mengimplementasikan aturan promosi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri (PERMEN) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) dan apa akibat pelaksanaan sistem promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan hasil penelitian diungkapkan secara deskriptif kualitatif melalui sumber data primer (wawancara dan observasi lapangan) dan sekunder (kajian pustaka) yang diolah secara sistematis. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan promosi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif sesuai dengan PERMEN yang berlaku dengan cukup baik. Promosi jabatan dilakukan untuk mengisi jabatan Inspektur Kota Gorontalo, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. Namun, peneliti menemukan adanya tahapan yang tidak dilaksanakan yaitu pada tahap keterbukaan penilaian untuk penilaian rekam jejak. Akibat dari hilangnya tahapan rekam jejak tersebut akan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki integritas, kapabilitas, dan kredibilitas yang baik karena tidak didukung sumber daya manusia yang mumpuni. Kata Kunci: Promosi Jabatan, Implementasi hukum, Reformasi birokrasi ABSTRACT As an independent and sovereign state, the administration of Indonesia complies with the current law. To achieve public welfare, the intellectual life of the state, and social justice, the current law needs to be implemented in every aspect of life, including the matter regarding official position promotion within the purview of civil servants. This research aims to find out how the Training, Education, and Labor Service Agency of Gorontalo implements the official position promotion according to the Ministerial Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 in the fulfillment of the high official position (JPT Pratama) and what are the consequences of the system of official promotion among civil servants not according to the regulation concerned. This research took place in the Regency of Gorontalo, the Province of Gorontalo and employed empirical-juridical methods. The research data were analyzed based on descriptive-qualitative techniques, involving primary data (interviews and field observation) and secondary data (library research) that were systematically processed. The research discovers that the local government of Gorontalo city carries out the promotion of the fulfillment of high official positions appropriately, transparently, and competitively according to the ministerial regulation concerned. This promotion is intended to fulfill the position of an inspector in Gorontalo city, the head of the population control agency, family planning, women empowerment, and child protection of Gorontalo city. However, several steps, as found, were not implemented such as the assessment of transparency to assess track records. The absence of track records will lead further to leadership with no integrity, capability, and credibility not well supported by adequate human resources. Keywords: official position promotion, implementation of law, bureaucratic reform