PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PENERIMA WARALABA ATAS RESIKO KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBERI KEMITRAAN - Muhammad Lutfi Pratama (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Muhammad Lutfi Pratama, Moch. Zairul Alam, Ranintya Ghaninda Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: lutfipratama861@student.ub.ac.id ABSTRAK Waralaba (Franchise) pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen, dimana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan franchisor dan franchisor memberikan bantuan (assistance) terhadap franchise. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum franchise atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pewaralaba (franchisor). Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi perlindungan penerima waralaba / franchisee sesuai dengan mekanisme perlindungan yang terdapat dalam Pasal 7 PP No. 42 Tahun 2007 jo PS 5 Permendag No. 71 tahun 2019? (2) Bagaimana hambatan dan upaya perlindungan penerima waralaba / franchisee sesuai dengan mekanisme perlindungan yang terdapat dalam Pasal 7 PP No. 42 Tahun 2007 jo PS 5 Permendag No. 71 Tahun 2019, ditinjau melalui pengamatan pewaralaba. Jenis penelitian ini yuridis empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (interview) dengan populasi adalah seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan atas risiko kerugian dalam perjanjian waralaba (franchise) dengan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian dapat diuraikan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum franchise atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pewaralaba (franchisor) menunjukkan bahwa perjanjian waralaba merupakan landasan legal yang berlaku sebagai undang-undang dalam mengoperasionalkan hubungan yang telah disepakati dan merupakan landasan untuk menjaga kepentingan Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba. Adanya perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Hambatan dan upaya perlindungan yaitu anggapan penerima waralaba dilarang mengalihkan know how yang diterimanya kepada pihak lain menjadi kurang tepat, sebab Pasal 3 Permendag tersebut membolehkan perjanjian waralaba disertai pemberian hak untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan. Hambatan non yuridis yaitu pihak yang dianggap kuat kedudukannya dalam perjanjian waralaba ini ialah franchisor atau pemberi waralaba, pihak franchisee hanya mengikuti sesuai format dan prosedur dari franchisor dan otomatis pihak franchisee telah sepakat, dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian waralaba tersebut. Perjanjian baku sepihak ini berupa secara tertulis yang didalamnya memuat hak dan kewajiban, tugas dan sebagainya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Resiko Kerugian, Waralaba ABSTRACT A franchise is represented by an agreement regarding the distribution of goods and services to consumers according to the procedures set by a franchiser who assists a franchisee. This research focuses on the legal protection of franchisees from the loss risk arising from the negligence of franchisers. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the implementation of the protection of franchisees according to the mechanism of protection outlined in Article 7 of Government Regulation Number 42 of 2007 in conjunction with Article 5 of the Regulation of the Minister of Trade Number 71 of 2019 and the impeding factors and measures taken in the protection as intended in Article 7 of Government Regulation Number 42 of 2007 in conjunction with Article 5 of the Regulation of the Minister of Trade Number 71 of 2019 seen from the perspective of the franchise. This research employed empirical juridical methods, obtaining the data from current regulations linked to reality. The data collection was based on interviews involving all parties dealing with the protection of loss risk in the franchise agreement concerned, followed by a data analysis based on a descriptive technique. The research results discover that, regarding the protection of the franchise from the loss risk arising from the negligence of the franchisor concerned, the franchise agreement serves as law as a legal basis for operating the relationship that has been agreed upon, and it is the fundament aiming to maintain the interest of a franchiser and franchisor. This agreement also sets both preventive and repressive protections. The impeding factors and measures taken in the protection imply that the notion believing that the franchisee is not allowed to transfer the know-how to another party is not acceptable since Article 3 of the Regulation of the Minister of Trade allows the agreement made to come with the provision of right for a further franchise agreement. The non-juridical impeding factor implies a franchiser is a party holding a powerful position in the agreement, while a franchisee complies with the format and procedures set by a franchisor, and this mode activates the agreement of the franchisee with all the provisions set therein. This standard and unilateral agreement contains rights, obligations, tasks, and many more. Keywords: Legal Protection, Loss Risk, Franchise