PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 25/PUU-XIV/2016 OLEH PENUNTUT UMUM (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR) - Tasya Anggraini (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Tasya Anggraini, Prija Djatmika, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: tasyanggrni6@gmail.com ABSTRAK Adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menjadikan perbuatan korupsi yang semula delik formil menjadi delik materiil artinya nilai kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara riil bukan berupa potensi saja, putusan tersebut membawa beberapa problematika dalam penegakan hukum khususnya terkait pengaruh putusan ini terhadap proses pembuktian unsur “merugikan keuangan negara”, dan kendala jaksa penuntut umum dalam pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” pasca diundangkannya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni penelitian empiris yang menggunakan data deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 berpengaruh terhadap pembuktian unsur “merugikan keuangan negara”. Pengaruh tersebut diantaranya jaksa penuntut umum haruslah dapat membuktikan unsur “merugikan keuangan negara” yang nilainya adalah pasti (bukan berupa potensi atau perkiraan), proses pembuktian menjadi lebih lama, dan banyaknya lembaga yang terlibat dalam pembuktian unsur merugikan keuangan negara. 2) Kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yakni proses pembuktian satu unsur tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga sedikit menghambat proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Kata Kunci: Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum ABSTRACT Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, turning procedural delict to formal delict, carries meaning implying that the value of the state finance should be proven in a real condition not only in terms of the potential aspect or estimate. This decision also carries several issues in legal enforcement regarding the influence of the decision on proving the aspect of “harming state finance” and hampers the proving of this aspect by the general prosecutors following the issuance of the Constitutional Court Decision above. This is an empirical study using descriptive data. The sources of the data consist of secondary and primary data, obtained from interviews and library studies. The research results show that 1) the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 affects the proving of the aspect “harming state finance”, in which the general prosecutors must be able to prove this aspect with a fixed value (not as merely potential or estimate). Moreover, this process may be time consuming and there may be a large number of institutions involved in this proving. 2) The process of proving this only one aspect will probably take a lengthy process, thereby hampering the process of law enforcement regarding corruption in Indonesia. Keywords: constitutional court decision number 25/PUU-XIV/2016, proving, criminal corruption, general prosecutors