BATASAN PENGHAPUSAN PECATATAN (DELISTING) KOIN KRIPTO DI BURSA BERJANGKA OLEH SATGAS WASPADA INVESTASI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR ASET KRIPTO - Astrid Alicia Azzahra (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Astrid Alicia Azzahra, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: astrid.alicia2000@gmail.com ABSTRAK Aset Kripto telah menjadi salah satu instrumen investasi sesuai dengan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018. Regulasi mengenai Aset Kripto terus mengalami perkembangan. Namun, penulis menemukan permasalahan bahwa tidak adanya pengaturan mengenai batasan penghapusan pencatatan (delisting). Dimana, lembaga pemerintah terkhusus Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, tidak mengatur batasan delisting bagi koin kripto. Oleh sebab itu, pentingnya batasan tersebut guna menjamin perlindungan hukum terhadap investor Aset Kripto terutama bagi yang terdampak oleh tindakan delisting. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang fokus kepada studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Batasan delisting dalam Aset Kripto belum diatur dalam hukum positif Indonesia, namun mengenai batasan delisting Aset Kripto dapat dibentuk dengan mengacu kepada Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 terkait Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham di Bursa. Kemudian, perlindungan hukum secara represif terhadap investor Aset Kripto yang terkena delisting belum diatur. Oleh sebab itu, perlu dibentuk regulasi yang dapat mengacu kepada mekanisme buy back yang ada pada saham berdasarkan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Kebijakan mengenai Aset Kripto dapat mengacu kepada kebijakan Saham dikarenakan, Aset Kripto telah dianggap sebagai instrumen investasi. Kata Kunci: Batasan Delisting, Koin Kripto, Perlindungan Investor Aset Kripto ABSTRACT Crypto assets have been one of the paramount instruments in investment according to the Statement of the Ministry of Economics Number S-302/M.EKON/09/2018. The regulation governing crypto assets has always been developing. However, this research has found that there is no regulation concerning the limitation of delisting, and the Commodity Futures Trading Regulatory Agency does not govern this matter for cryptocurrency. Thus, setting the limit of delisting is considered important to guarantee the protection of crypto asset investors especially those affected by delisting. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches focusing on library research. Legal materials were analyzed based on primary, secondary, and tertiary data using grammatical and systematic interpretations. The research results show that limiting the delisting of crypto assets is not governed by positive law in Indonesia. Nevertheless, this limitation can be established by referring to the Decree of the Direction of PT. Bursa Efek Jakarta Number Kep-308/BEJ/07-2004 concerning Delisting of Stock in Stock Exchange, but the legal protection of investors affected by delisting is absent, making it necessary to make a regulation that refers to buyback mechanism in the shares according to the Regulation of Financial Services Authority Number 30/POJK.04/2017 concerning Share Buyback issued by public companies. The policy regarding crypto assets can refer to the policy of shares because crypto assets are deemed to be investment instruments. Keywords: delisting limitation, cryptocurrency, protection of investors in crypto assets