PENJATUHAN PIDANA DENDA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 927 K/PID.SUS-LH/2021) - Demas Arjuna Akbar Dwiansyach (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Demas Arjuna Akbar Dwiansyach, Abdul Madjid, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: arjunademas@gmail.com Abstrak Penulis mengangkat permasalahan tentang penjatuhan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada tindak pidana penambangan di kawasan hutan oleh korporasi (studi Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus/2021). Adanya putusan yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada tindak pidana penambangan di kawasan hutan tanpa izin oleh korporasi melatarbelakangi penulis dalam menyusun skripsi ini. Besarnya keinginan untuk menanggulangi perusakan hutan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang adil bagi lingkungan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada putusan nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 (2) Menganalisis apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus telah sesuai dengan tujuan penanggulangan perusakan hutan. Penulisan karya ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penulis memperoleh bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus menimbulkan implikasi yuridis. Pertama, Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus/LH/2021 tetap sah dan berkekuatan hukum tetap. Kedua, Putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun kesesuaian putusan Hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 dengan tujuan penanggulangan perusakan hutan adalah tidak sesuai dengan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di samping itu Putusan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip substansi hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Bab II Huruf A Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang terdiri atas: a) pencegahan bahaya lingkungan; b) prinsip kehati-hatian; c) prinsip pencemar membayar); dan d) prinsip pembangunan berkelanjutan. Kata kunci: minimum khusus, tindak pidana penambangan, korporasi Abstract This research studies the issue of imposing a fine under a specific minimum limit over a criminal case of mining activities taking place in forest areas by corporates (A study of Decision Number 927 K/Pid.Sus/2021). The will to tackle the issue of forest damage seems to be unparallel to just law enforcement for the environment. Departing from this problem, this research aims to (1) analyze the juridical implication of the judge’s decision imposing a fine under a specific minimum limit as in Decision Number 927 K/Pid.sus-LH/2021 (2) analyze if this decision is relevant to the objectives of the mitigation of forest destruction. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches, discovering that imposing a fine under the limit concerned leads to a juridical implication. First, Decision Number 927/K/Pid.Sus/LH/2021 is considered lawful; it holds permanent legal force and executorial power. However, the Decision concerned is not relevant to the legal objectives: justice, benefit, and legal certainty. Moreover, this Decision also contravenes the principle of the substance of environmental law governed in Chapter II Letter A of the Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 36/KMA/SK/II2013, consisting of a) mitigation of environmental hazards; b) precautionary principle; c) polluter pays; and d) sustainable development Keywords: special minimum, mining as a acriminal act, corporate