URGENSI PENGATURAN STANDAR AKSESIBILITAS DIGITAL PADA PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT BAGI PENYANDANG DISABILITAS GUNA MEWUJUDKAN INCLUSIVE GOVERNANCE - Febrina Putri (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Febrina Putri, Muktiono, Muhammad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: febrinaputri@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidaklengkapan hukum pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atas pedoman dalam penyelenggaraan e-government sehingga menimbulkan hambatan akses bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut berimplikasi pada keterbatasan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi di masyarakat, termasuk mendapatkan pelayanan publik sehingga berpotensi menyebabkan inclusive governance tidak tercapai. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana keterpaduan antara standar aksesibilitas digital pada penyelenggaraan e-government bagi penyandang disabilitas dengan pelaksanaan inclusive governance? (2) Bagaimana urgensi dan upaya pengaturan standar aksesibilitas digital pada penyelenggaraan e-government bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan inclusive governance? Penelitian ini bermetode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan teknik penafsiran sistematis dan gramatikal. Setelah dilaksanakan penelitian, diperoleh jawaban bahwa pengaturan aksesibilitas digital pada e-government masih diatur secara umum dan tidak terdapat pedoman atau SOP yang berimplikasi pada hambatan aksesibilitas penyandang disabilitas. Dengan tingkat digital inklusi yang rendah, masih banyaknya kesulitan dalam mengakses e-government, dan belum terdapat standar aksesibilitas digital penyandang disabilitas, maka berdampak pada penyelenggaraan e-government yang belum inklusif. Aksesibilitas digital terjadi ketika media digital seperti website, aplikasi, atau alat elektronik dapat dipahami oleh penyandang disabilitas. Ekosistem digital yang inklusif mampu memberdayakan masyarakat melalui kemudahan mengakses layanan yang dibutuhkan, terlibat aktif di masyarakat, dan mengejar ketertinggalan. Dengan demikian, perlu kerangka peraturan dan strategi yang tegas untuk aksesibilitas e-government. Kewajiban perancangan dan pengembangan platform e-government dapat disesuaikan dengan pedoman yang diadopsi melalui WCAG sebagaimana dilaksanakan oleh Uni Eropa serta mengatur keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan e-government. Kata kunci: aksesibilitas digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyandang disabilitas, tata kelola pemerintahan inklusif Abstract This research departed from the incompleteness of law in Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Governmental System regarding the guidelines of e-government administration that raises hindrances to accessibility for people with disabilities. This issue certainly restricts people with disabilities from participating in society and accessing public services, making inclusive governance impossible to reach. From this issue, this research aims to investigate: (1) how should digital accessibility standards and e-government be integrated for people with disabilities to realize inclusive governance? (2) what urgency exists for people with disabilities to realize inclusive governance? This research was based on normative law with statutory, conceptual, and comparative approaches. Research materials were analyzed using systematic and grammatical interpretation. The results discovered that digital accessibility on e-government is generally regulated without any guidelines or SOP available, giving rise to the impeding issues in the accessibility for people with disabilities. This also affects the administration of e-government which is not inclusive. Digital accessibility may take place when digital media such as websites, applications, or electronic devices can be comprehended by people with disabilities. Inclusive digital ecosystems allow people to access services as they need, actively participate in society, and be at the forefront. To achieve all these expectations, strict regulatory frameworks and strategies are required to allow for accessibility to e-government. The obligation of both designers and developers of e-government platforms can be adjusted to the guidelines adopted from WCAG as applied in the European Union regulating the participation of people with disabilities in each process of e-government administration. Keywords: digital accessibility, electronic-based governmental system, people with disabilities, inclusive governance