KONSEP PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 91/PUU-XVIII/2020) - Syofina Dwi Putri Aritonang (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Syofina Dwi Putri Aritonang, Indah Dwi Qurbani, Riana Susmayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: syofinaartng@student.ub.ac.id Abstrak Terjadinya tindakan constitutional disobedience yang dilakukan oleh Presiden terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 pada akhirnya menyebabkan terlanggarnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menentukan putusan MK bersifat final. Sifat tersebut merupakan implementasi asas erga omnes yang bermakna bahwa putusan MK mengikat bagi seluruh pihak. Namun, masih terdapat tindakan constitution disobedience yang terjadi pada putusan MK. Akhirnya, tindakan tersebut akan menimbulkan kondisi constitutional justice delay, ketidakpastian hukum bagi pemohon. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi tindakan constitutional disobedience yang dilakukan oleh Presiden terhadap Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang dibuktikan dengan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 32 hari pasca pengucapan putusan amar putusan. Mengenai hal ini, Presiden dapat mencabut aturan tersebut. Selanjutnya penulis menyarankan pemerintah untuk melakukan perubahan pada UU MK dengan menambahkan pasal, yakni Pasal 10A sebagai dasar pengaturan pembangkangan konstitusi serta membentuk lembaga penindak yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dengan teknik penelusuran bahan hukum studi pustaka, teknik analisis bahan hukum berupa metode hermeneutika, argumentatif. Kata kunci: constitutional disobedience, mahkamah konstitusi, ketidakpastian hukum Abstract Constitutional disobedience committed by the president against Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 violates Article 24 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Article 10 paragraph (1) of the Constitutional Court, declaring that this decision was final. This tendency represents the implementation of the erga omnes principle, meaning that Constitutional Court Decision is binding to all parties. However, it left constitutional disobedience, triggering constitutional justice delay that affects applicants. The research results discovered that constitutional disobedience committed by the presidents against the constitutional court decision was proven by the publication of Presidential Regulation Number 113 of 2021 32 days after the declaration of the indictment. In this case, the president could still revoke this regulation. This research suggests that the government make amendments to the Constitutional Court Law by adding to Article 10A as the fundamental provision concerning constitutional disobedience and establish an institution with the authority to impose a sanction on parties violating the rule. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and conceptual approaches. The research materials consisted of primary and secondary data garnered from library research. The data were analyzed based on hermeneutical and argumentative methods. Keywords: constitutional disobedience, constitutional court, legal uncertainty