ANALISIS YURIDIS POST BIDDING PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT - Annisa Nur Rahmawati (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Annisa Nur Rahmawati, Sukarmi, Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: annisanurrah@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya persekongkolan tender yang diindikasikan sebagai kegiatan yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persekongkolan Tender telah mengalami banyak varietas, salah satunya yaitu Post Bidding. Namun, pengaturan terkait Post Bidding masih belum jelas sehingga terdapat perbedaan pertimbangan komisi dalam memutuskan suatu kasus terkait Post Bidding. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan Post Bidding pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia terkait dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat? (2) Bagaimana analisis pertimbangan Majelis KPPU dalam menentukan Post Bidding pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 dan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2020 berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? Penelitian ini bermetode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan teknik penafsiran sistematis dan interpretasi. Setelah dilaksanakan penelitian, diperoleh jawaban bahwa Post Bidding diindikasikan sebagai salah satu pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait persekongkolan tender karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yaitu prinsip transparansi, adil, dan bersaing. Lebih lanjut, Majelis KPPU dalam menentukan Post Bidding pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 dan Nomor 15/KPPU-L/2020 didasarkan pada unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang tercantum pada Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22. Maka, dapat disimpulkan bahwa KPPU sebaiknya memperjelas terkait mekanisme dan ruang lingkup Post Bidding dalam Pengadaan Barang/Jasa agar tercipta kepastian hukum. Kata Kunci: Post Bidding, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Persekongkolan Tender, Persaingan Usaha Abstract This research departed from the issue of tender conspiracy indicated by a prohibited activity contravening Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning Bans on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Tender conspiracy has taken place in varied forms, one of which is post-bidding. However, the regulation concerning post-bidding has not been clear, sparking dissenting considerations of the commission in settling a case regarding post-bidding. Referring to the previous elaboration, this research aims to investigate: (1) how is post-bidding regulated in goods/service procurement for the government in Indonesia regarding the principles of fair business competition? (2) how is the consideration of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) analyzed in terms of determining post-bidding in Decision Number 04/KPPU-L/2020 and Decision Number 15/KPPU-L/2020 issued by KPPU according to Article 22 of Law Number 5 of 1999? This research employed normative-legal methods and statutory and case approaches. Legal materials were analyzed using systematic interpretations. The research results discovered that post-bidding is considered a violation of Article 22 of Law Number 5 of 1999 regarding tender conspiracy because this practice is not congruent with the principles of fair business competition such as transparent, just, and competitive. Furthermore, two KPPU Decisions as mentioned above were made according to the aspects set forth in Article 22 of Law Number 5 of 1999, also outlined in the Commission Regulation Number 2 of 2010 concerning the Guidelines of Article 22. However, dissenting decisions still arise regarding post-bidding. When this is the case, KPPU should make things clear about the mechanism and the scope of post-bidding in goods/service procurement to guarantee legal certainty. Keywords: post bidding, goods/service procurement for Government, tender conspiracy, business competition