PENERAPAN DENDA ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK RESTORAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN - Stella Octavianny Simbolon (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Stella Octavianny Simbolon, Agus Yulianto, Triya Indra Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: stellasbln@student.ub.ac.id   Abstrak Meskipun secara normatif Kepala Daerah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya Kepala Daerah belum secara optimal melakukan penegakan hukum kepada wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pengenaan denda kepada wajib Pajak tersebut. Dikarenakan masih ada wajib pajak restoran yang tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak dan denda administrasi yang mereka dapatkan, terkhususnya di Kota Medan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak restoran pada pemerintah Kota Medan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administtasi bagi wajib pajak restoran pada pemerintah Kota Medan. Penelitian ini dilakukakan di Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kota Medan. Tipe penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh baik itu data primer ataupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis data. Kemudian data dianilisis dengan menggunakan metode kualitatif yang hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak pada pemerintah Kota Medan sudah berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak restoran pada pemerintah Kota Medan adalah faktor kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dengan membayar pajak tepat waktu, faktor kurangnya pemahaman wajib pajak atas sanksi yang akan diberikan bila terlambat membayar pajak. Kata kunci: sanksi administrasi, wajib pajak, pajak restoran   Abstract Tax is compulsory for all the citizens of Indonesia fulfilling both subjective and objective requirements of tax payment. The obligation to pay taxes is outlined in Article 23 A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, implying that taxes and other levies naturally pose force for the sake of the state as governed by the law. Although normatively, the Regional Head issued a legal provision governing taxpayers who fail to fulfill the requirement or fail to pay taxes on time by imposing fine, it seems that this regulation is not strictly enforced recalling that many restaurant businesses have not paid their taxes in Medan city, let alone the fine that comes as the consequence of this payment delay.This research aims to ascertain and understand the imposition of administrative sanction on restaurant business owners as taxpayers within the scope of the local government of Medan City and to understand the factors hampering the imposition of the administrative sanction for the taxpayers concerned. This research was conducted in the Regional Tax Office of Medan City and employed socio-juridical methods supported by interview and library research results. The research data were garnered from both primary and secondary sources, which were analyzed using a qualitative method to be further presented in a descriptive technique. The research results show that the administrative sanction imposed on the taxpayers concerned has been appropriately implemented notwithstanding the impeding factors such as lack of awareness among taxpayers to pay taxes on time, and lack of knowledge of taxpayers about the sanctions as the consequence of delayed payment. Keywords: administrative sanctions, taxpayer, tax imposed on restaurants