URGENSI PENGATURAN PENJAMINAN DANA FLOAT OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM TERJADI RISIKO PAILIT PADA PENERBIT UANG ELEKTRONIK - Margareta Stefany Agil (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Margareta Stefany Agil, Reka Dewantara, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: margareta1203@student.ub.ac.id Abstrak Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum dalam regulasi penyelenggaran uang elektronik yang diatur dalam PBI Uang Elektronik dimana tidak terdapat pengaturan otoritas yang berwenang untuk menjamin dana float yang sejatinya berperan sangat penting dalam perlindungan dana float berimplikasi pada tidak ada kepastian hukum atas pengembalian dana float kepada pemilik dana float apabila penerbit berada dalam keadaan pailit. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah diantaranya: (1) Bagaimana urgensi pengaturan penjaminan dana float oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam terjadi risiko pailit penerbit uang elektronik? (2) Bagaimana konseptualisasi pengaturan penjaminan dana float oleh LPS yang dapat memberikan perlindungan hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis bahan hukum menggunakan analisis interpretasi sistematis. Hasil penelitian ini, penulis memporeh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, Pertama, terdapat urgensi penjaminan nilai dana float oleh LPS karena pada saat ini tidak terdapat otoritas yang berwenang untuk menjamin dana float sehingga ketika penerbit dalam keadaan pailit, para pimilik dana float tidak mendapat kepastian hukum atas pengembalian dana yang dimilikinya. Kedua, konseptualisasi penjaminan nilai dana float mengacu pada UU LPS dan UU P2SK, LPS sebagai otoritas yang berwenang untuk menjamin, dan setiap penerbit uang elektronik diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan dan membayar premi. Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, dana float, kepailitan Abstract This research departed from legal loopholes in the regulation concerning electronic money as governed in the Regulation of Bank Indonesia concerning Electronic Money, where the regulation regarding bodies authorized to guarantee floating funds, recalling that these authorities are essential in protecting floating funds, which further affects legal certainty regarding refunded floating funds to the owners in case of bankruptcy. From this issue, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation of floating fund insurance by LPS in case of bankruptcy risk affecting e-money issuer, (2) the conceptualization of the regulation of the insurance of floating funds by the LPS that should give legal protection to floating fund owners. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials were analyzed using systematic interpretation. The research results reveal that, first, the urgency of the insurance of floating fund value by LPS is necessary because there is no authority authorized to guarantee floating funds the time an issuer is facing bankruptcy, and the owners of the funds are not guaranteed with any legal certainty over the refund of the funds to the owners. Second, the conceptualization of the insurance of the value of floating funds refers to Deposit Insurance Company Law and Law concerning the Development and Reinforcement of the Financial Sector. The LPS is an authority responsible to guarantee the funds, and every e-money issuer must serve as an insurance participant and pay the premium. Keywords: deposit Insurance company, floating funds, bankruptcy