PENDAPATAN MINIMUM PEMERINTAH DARI HASIL KONTRAK KERJASAMA HULU MINYAK DAN GAS BERDASARKAN KETENTUAN KONTRAK, DAN DATA REALISASI PRODUKSI - Syamsul Irham (Jurnal Eksakta Kebumian, 2021)
Jika kelayakan Kontrak Kerjasama hulu minyak dan gas bumi diukur oleh kontraktor berdasarkan indikator keekonomian, maka apakah yang menjadi indikator kelayakan bagi pemerintah kita? Tulisan ini memaparkan studi berdasarkan data literatur mengenai penerimaan minimal bagi negara dari Kontrak Bagi Hasil Produksi hulu minyak dan gas bumi. Berdasarkan ketentuan kontrak bagi hasil, dapat dihitung minimal penerimaan negara. Selain itu, data-data realisasi produksi tahunan dari kontrak bagi hasil dapat memberikan angka statistik penerimaan negara setiap tahunnya.     Kata Kunci : kerjasamahulu minyak dan gas bumi, kontrak bagi hasil, penerimaan negara.   Abstract The feasibility of upstream oil and gas Cooperation Contracts is measured by contractors based on economic indicators. What then is the feasibility indicator for our government? This paper describes a study based on literature data regarding minimum revenue for the state from upstream oil and gas Cooperation Contracts. Based on the terms of the production sharing contract, a minimum state revenue can be calculated. In addition, data on the realization of annual production from production sharing contracts can provide statistics on state revenue each year. Keywords: upstream oil and gas, production sharing contract, minimum state revenue.