ANALISIS PERBANDINGAN HAK STATUS PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA - AQILAH CITRA RENATA NIM. A1011191046 (Jurnal Fatwa Hukum, 2023)
Abstract In this case, there are similarities and differences between that regulations in order Periodical Contractual Agreement Workers(PKWT), especially about validity period of Periodical Contractual Agreement Workers (PKWT). The moment when Law of Job Creation have been enforced. There are norms that erased rules about certain time of Periodical Contractual Agreement (PKWT) that regulated on arcticle 59 of Labour Law. This reasearch used normative judicial with library research and comparative approach. The purposes of this research is to analyze the rights of Periodical Contractual Agreement Workers (PKWT) according the Labor Law and The Job Creation Law. The results of the study show that change of arrangements for worker status in the Job Creation Law which were previously regulated in the Labor Law can be detrimental to workers and provide legal uncertainty for workers to be appointed as workers with an Non Periodical Contratual Agreement Workers (PKWTT) or permanent workers. Keywords: Employment; PKWT; Working Status  AbstrakTerdapat persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja terkait adanya beberapa perubahan pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kerta Waktu Tertentu (PKWT), khususnya terkait jangka waktu untuk dapat dilakukannya PKWT. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang  Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan Pendekatan perbandingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak pekerja PKWT menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pengaturan status pekerja di Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya diatur di dalam UU Ketenagakerjaan dapat merugikan pekerja dan memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja untuk diangkat sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap. Kata Kunci: Ketenagakerjaan; PKWT; Status Pekerja