ANALISIS SAFETY PENGANGKUTAN PETIKEMAS DALAM PERSFEKTIF PERATURAN PENGANGKUTAN PETIKEMAS MENGGUNAKAN TRUK PETIKEMAS DI PELABUHAN SOEKARNO HATTA DAN TANJUNG PRIOK - Ahmad Fauzi; Jumardin; Nurwahidah; Siti Zulaikah (JURNAL VENUS, 2020)
Pemerinah melalui (i) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalulintas angkutan darat di jalan dan angkutan jalan (ii) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 Tahun 2007 tentang kendaraan pengangkut petikemas di jalan (iii) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 74 Tahun 1990 tentang angkutan petikemas di jalan (iv) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.306/1/15/DRPD/1992 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan angkutan petikemas di jalan (v) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SE.02/AJ.208/DRJB/2008 telah mengatur penggunaan twistlock bagi truk peti kemas. Penelitian ini menganalisa bagaimana penerapan Peraturan Menteri (PM) No. 14 Tahun 2007 tentang pengangkutan petikemas menggunakan truk petikemas dan bagaimana gambaran kelengkapan twistlock pada truk petikemas yang beroperasi di Pelabuhan Utama di wilayah timur Indonesia. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini maka dilakukan pengolahan data hasil score capaian responden yang didasarkan pada hasil dari masing-masing indicator yaitu jumlha twistlock yang terpasang pada truk petikemas dengan formulasi rumus persentasi. Selanjutnya persyaratan perangkat pengunci peti kemas (twistlock) berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan hasil yang sangat rendah yakni hanya sebesar 29%. Kondisi ini terjadi karena 98 % pengemudi truk tidak membaca persyaratan dalam inqury form yang diberikan sehingga tidak memahami atau tidak mengetahui dengan baik persyaratan yang ditetapkan.