KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM - Candra Agung Laksono (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Abstract Polygamy marriage often creates legal uncertainty regarding joint property as possible first wife who accompanied first obtaining property section less than a second wife, third, or fourth. So that raises the question of whether the joint property in polygamous marriages in Indonesia against the principle of fairness. The purpose of this paper is to analyze the legal certainty of common property in a polygamous marriage in Indonesia. The method used in the writing of this journal is a normative legal research methods, with use the approach of legislation. Based on these results, there is a conflict of norms of Article 94 paragraph 2 of the Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 154 of 1991 on the implementation of Presidential Instruction Number 1 of 1991 with the principle of Justice. That it concluded that Article 94 paragraph 2 of the Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 154 of 1991 on the implementation of Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the compilation of Islamic law does not provide legal certainty, because it is not logicaland can not accommodate the protection of property with his wife who was brought in by her husband's second marriage. Keywords: marriage, polygamy, treasure together Abstrak Perkawinan poligami seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai harta bersama karena dimungkinkan istri pertama yang menemani terlebih dahulu mendapatkan bagian harta sedikit daripada istri yang kedua, ketiga, maupun yang keempat. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hokum islam.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat ketidakpastian hukum Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 dengan asas Kepastian hukum. Sehingga ditarik simpulan bahwa Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam belum mencerminkan kepastian bagi istri pertama dalam perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum islamdan belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi harta bersama istri yang dibawa dalam perkawinan kedua oleh suaminya. Untuk menjamin terpisahnya harta bersama dalam perkawinan poligami antara istri pertama dan istri kedua dan seterusnya dapat diantisipasi dengan penetapan harta bersama oleh pengadilan Agama, Ini dimaksudkan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Â  Kata kunci: perkawinan, poligami, harta bersama