PEMANFAATAN HAK LINTAS KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA - Kartawijaya, Suharyono (Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
AbstractThis research aims to identify and understand the settings in Indonesian positive law on the use of traffic rights of foreign vessels in Indonesian waters . Related to that,Indonesian waters must be legally protected from the threat of violation of the law as a result of non-compliance with national and international laws and regulations. This research is a normative law approach legislation and the history in which the primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively. The results showed that in accordance with applicable positive law, the legislation for law enforcement regarding the utilization of the rights of foreign vessels in Indonesian waters are still using Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie ( TZMKO ) or on the Territorial Sea and Maritime Environment 1939 is not in accordance with the UNCLOS 1982. This condition results in law enforcement in the sea that has not run optimally because the legislation has not shown any sectoral harmonization between one another. Recommendations of this research was to implement the harmonization of the laws regulating the use of the rights of foreign vessels traffic law enforcement in realizing optimal in Indonesian waters. Key words: indonesian waters, the foreign vessel traffic rights, law enforcementÂ Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dalam hukum positif Indonesia tentang pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing di Perairan Indonesia.Terkait hal tersebut, Perairan Indonesia harus dilindungi secara yuridis dari ancaman pelanggaran hukumsebagai akibat tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sejarah dimana bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasesuai dengan hukum positif yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan untuk penegakan hukum mengenai pemanfaatan hak-hak kapal asing di Perairan Indonesia masih menggunakanTerritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO) atau Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939 yang sudah tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Kondisi ini berakibat pada penegakan hukum di laut yang belum berjalan dengan optimal karena perundang-undangan sektoral yang ada belum menunjukkan harmonisasi antara satu dengan yang lain. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk melaksanakan harmonisasi hukum pengaturan pemanfaatan hak-hak lintas kapal asing dalam mewujudkan penegakan hukum di Perairan Indonesia yang optimal. Kata kunci: perairan indonesia, hak lintas kapal asing, penegakan hukum