IMPLEMENTASI PASAL59 HURUF H PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206.2/PMK.01/2014 TERKAIT PEMBLOKIRAN REKENING PENANGGUNG PAJAK (Studi di Kantor PelayananPajakPratama Malang Utara) - Unggul Partika (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara seharusnya melaksanakan tugasnya dalam memblokir rekening pajak dengan maksimal. Namun adanya kendala-kendala yang dihadapi KPP Pratama Malang Utara, menjadikan hambatan bagi KPP Pratama Malang Utara dalam melaksanakan pemblokiran. Salah satu penyebabnya adalah Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melunasi utang pajaknya. Penelitian dengan metode yuridis empiris ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemblokiran rekenig penanggung pajak kaitannya dengan pelaksanaan tugas KPP Pratama Malang Utara. Tugas dari KPP Pratama Malang Utara sebenarnya adalah penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, seperti yang tercantum dalam Pasal 59 huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pemblokiran rekening penanggung pajak itu sendiri merupakan salah satu upaya penagihan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara untuk mengamankan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank. Pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Malang Utara memiliki beberapa kendala, namun pihak KPP Pratama Malang Utara juga telah melakkukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.Kata Kunci: Pemblokiran, Penanggung Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama