Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi - Bimo Fajar Hantoro (Undang: Jurnal Hukum, 2023)
The Constitutional Court changed its stance in interpreting the time for holding elections from the interpretation of five concurrent general elections in Decision Number 14/PUU-XI/2013 to offering several concurrent election models in Decision Number 55/PUU-XVII/2019. The interesting aspect of this shift is that both decisions used the same method of interpretation, namely originalism with an original intent approach, which is intended to discover the original intent of the framers of the Constitution. This article aims to examine the Constitutional Court's use of originalism in interpreting the timing of holding general elections. This study's findings led to two conclusions. First, the use of originalism has resulted in dynamic changes in the interpretation of the time of holding elections, which in turn have resulted in a shift in the scope of the legislature's authority to regulate. Second, there are inconsistencies and disparities in the Constitutional Court's application of originalism, as evidenced by differences in the historical references used between decisions and incoherence in the use of historical references with the resulting interpretations. This confirms originalism's criticism, namely the impossibility of determining the collective intent of the framers and originalism's inability to limit judges from rendering extensive interpretation or committing judicial activism. Abstrak Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 mengubah pendiriannya dalam memaknai waktu penyelenggaraan pemilu dari pemaknaan pemilu serentak lima kotak dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan menawarkan sejumlah model keserentakan. Poin menarik dari pergeseran ini adalah fakta bahwa kedua putusan tersebut menggunakan metode penafsiran yang sama, yaitu originalisme dengan pendekatan original intent yang dimaksudkan untuk menemukan maksud asli perumus konstitusi dalam rangka menafsirkan konstitusi. Artikel ini ditujukan untuk mengkaji penggunaan metode penafsiran originalisme oleh Mahkamah Konstitusi dalam memaknai waktu penyelenggaraan pemilu. Hasil dari kajian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, penggunaan metode penafsiran originalisme telah menimbulkan dinamika pemaknaan waktu penyelenggaraan pemilu yang kemudian menyebabkan terjadinya dinamika luas kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai waktu penyelenggaraan pemilihan umum. Kedua, terjadi inkonsistensi dan disparitas dalam penerapan metode originalisme oleh Mahkamah Konstitusi yang ditunjukkan oleh dua hal, yaitu perbedaan rujukan historis antar satu putusan dengan putusan lainnya dan inkoherensi dalam penggunaan rujukan historis dengan penafsiran yang dihasilkan. Hal mana kemudian mengafirmasi kritik originalisme, yaitu mengenai kemustahilan menentukan maksud kolektif dari perumus dan ketidakmampuan originalisme untuk membatasi hakim dari melakukan penafsiran yang ekstensif ataupun aktivisme yudisial.