Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup ) - Rahmawati, Risty Wahyuni (Jurnal Administrasi Publik, 2015)
Abstract: Policy Implementation of Marine dand Coastal Areas Management in the Perspective of Sustainable Development in Lamongan Regency (Case Study in  Dinas Perikanan dan Kelautan and Badan Lingkungan Hidup). In recent years, coastal areas in Kabupaten Lamongan has grown and developed quite rapidly, it’s caused by the development of various sectors that have an impact on environmental degradation of coastal and marine ecosystems. The tendency of such damage is caused by the development paradigms and practices not in accordance with the principles of sustainable development in the management of  coastal and marine areas in Lamongan Regency. It triggers the Kabupaten Lamongan governments to prepare  Strategic Plan Coastal Zone (RSWP) Lamongan that stipulated in Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2010. The results shows that the implementation of management policies coastal and marine areas in Kabupaten Lamongan carried out with 4 program and 21 activity. If viewed from the perspective of sustainable development, marine and coastal areas management policy in Kabupaten Lamongan not appropriate the principle of sustainable development in social culture and economics aspects. Keywords: policy implementation, marine and coastal areas, sustainabledevelopment Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lamongan (Studi Pada Dinas Perikanan dan Kelautan dan Badan Lingkungan Hidup). Beberapa tahun terakhir Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong yang merupakan wilayah pesisir di Kabupaten Lamongan, perkembangannya di berbagai sektor cukup pesat. Perkembangan seperti itu mengakibatkan lingkungan pesisir dan ekosistem laut rusak. Kerusakan terjadi dikarenakan paradigma dan praktek pembangunan di wilayah pesisir yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan. Diambil dari permasalahan itu dikeluarkanlah Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) oleh pemerintah Kabupaten Lamongan  yang didasarkan pada Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2010 yang berisi arah kebijakan dan strategi-strategi pengelolaan di wilayah pesisir Kabupaten Lamongan. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, dan laut di Kabupaten Lamongan dilaksanakan dengan 4 program dan 21 kegiatan dan dilibatkannya stakeholder antara lain pemerintah, masyarakat dan LSM. Menurut perspektif pembangunan berkelanjutan, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut belum memenuhi kaidah pembangunan yang berkelanjutan pada aspek ekonomi dan sosial budaya. Kata kunci: implementasi kebijakan, wilayah pesisir dan laut,  pembangunan berkelanjutan