Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kemacetan di Sekitar Universitas Brawijaya (Studi Mengenai Dampak Sebelum dan Sesudah Implementasi Peraturan Walikota Malang No 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Lalu Lintas di Kota Malang) - Kirana, Amanda Wahyu (Jurnal Administrasi Publik, 2015)
Abstract : Evaluation of local government policy in dealing with the congestion around UB "studies about the impact before and after the implementation of malang mayor regulatory No. 35 of 2013 on traffic engineering in Malang". Mayor Regulation, is the legislation that created and made applicable in the area where the regulation are needed. One of the reasons why the regulation was made by the mayor is to answer and provide solutions on demand by the people to the government. One of the requests by the public can be either in the comfort and safety when driving in the traffic sector. One of the problems in the traffic sector is congestion. The findings indicate that the field of human resources is sufficient, and supporting infrastructure such as facilities and infrastructure is adequate. Although the implementation of policies to parse / handle the problem of congestion is quite effective, but in terms of efficiency policy has not. This policy has also succeeded in reducing the number of violations and accidents for motorists passing in the implementation of this policy implementation. Keywords: Mayor Regulation, Congestion, Traffic Engineering. Abstrak : Evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam menangani kemacetan di sekitar Universitas Brawijaya â€œstudi mengenai dampak sebelum dan sesudah implementasi peraturan wali Kota Malang nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa lalu lintas di Kota Malang.â€ Peraturan Walikota adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat, dan berlaku di daerah tempat dibuatnya peraturan tersebut. Salah satu alasan mengapa peraturan Walikota dibuat adalah untuk menjawab dan memberikan solusi atas permintaan oleh masyarakat kepada pemerintah. Salah satu dari permintaan oleh masyarakat dapat berwujud pada kenyamanan dan keamanan saat berkendara di dalam sektor lalu lintas. Salah satu masalah di dalam sektor lalu lintas ialah kemacetan. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa SDM yang dimiliki sudah cukup, dan infrastruktur pendukung berupa sarana dan prasarana telah memadai. Walaupun dalam pelaksanaan kebijakan untuk mengurai / menangani masalah kemacetan cukup efektif, namun dalam hal efisiensi kebijakan masih belum. Kebijakan ini juga telah berhasil di dalam mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan yang terjadi bagi pengendara bermotor yang melintas di kawasan diterapkannya implementasi kebijakan ini. Â  Kata kunci : Peraturan Walikota, Kemacetan, Rekayasa Lalu Lintas