UPAYA PEMERINTAH ACEH DALAM MENDUKUNG FATWA MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA TERHADAP GAME PUBG - Siti Mawaddah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2023)
MPU Aceh telah mengatur tentang larangan bermain game Online pada fatwa Nomor 3 Tahun 2019 tentang hukum bermain game PUBG dan Sejenisnya haram menurut fihq Islam yang sudah ditetapkan, tetapi masih ada kita jumpai masyarakat yang bermain game tersebut. Seperti perserta tim esport mobile legends perwakilan dari Aceh, yang dikirim pada Pekan Olahraga Nasional ke 20 yang digelar di Provinsi Papua pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya dan faktor penghambat yang dialami oleh Pemerintah Aceh dalam mendukung fatwa MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) terhadap game online. Penelitian ini mengunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, dalam menganalisis data, penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya Pemerintah Aceh dalam mendukung fatwa MPU masih belum teralisasi dengan semestinya, masih banyak dari masyarakat yang berpendapat bahwa fatwa tersebut adalah sebuah himbauan yang tidak terlalu berpengaruh, melihat fatwa berbeda dengan Qanun, yang dimana fatwa ialah himbauan yang dibuat untuk dilaksanakan, maka dari itu fatwa terkadang tidak bisa terealisasi sebagaimana seperti Qanun. Fakto penghambat dalam upaya Pemerintah Aceh dalam medukung fatwa MPU terhadap game PUBG yaitu Kurang koordinasi antara instansi (DSI dan DISPORA) yang bertanggung jawab. Kurangnya pengawasan, dan kurangnya pemahaman tentang fatwa MPU. Adapun saran kepada Pemerintah Aceh agar memblokir situs-situs yang mengandung unsur kekerasan dan juga pornografi, diharapkan Dinas Syariat Islam untuk memberikan himbuan tegas, dan Dinas Syariat Islam juga mampu berkerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama. Kata Kunci: MPU, Upaya, Game PUBG