PEMBERIAN ASIMILASI DI RUMAH DALAM MENANGANI KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN COVID-19 (PASAL 2 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020) - Mukti Diah Agustia (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Mukti Diah Agustia, Setiawan Nurdayasakti, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: muktidiah@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini membahas tentang Pemberian asimilasi di rumah dalam menangani kelebihan kapasitas Lembaga pemasyarakatan sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Penelitan ini dilatar belakangi oleh permasalahan kelebihan kapasitas dan kekaburan konsep norma hukum dalam peraturan asimilasi. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penenelitian ini baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang didapat akan diolah dan dianalisa menggunakan metode teknik intepretasi sistematis yaitu teknik menganalisi dengan cara menafsirkan dan menghubungan konsep-konsep hukum yang menjadi dasar peraturan asimilasi di rumah. Dari penelitian dengan metode diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan pemberian asimilasi di rumah merupakan kebijakan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menghadapi pandemi Covid-19, perubahan konsep asimilasi hanya sampai keadaan darurat ditetapkan masih berlaku, sehingga faktor kedaruratan hukum mempengaruhi konsep penormaan hukum. Melihat aspek kemanfaatan hukum terhadap penanganan kelebihan kapasitas peraturan asimilasi di rumah tidak memberikan kemanfaatan dalam menangani kelebihan kapasitas, vsehingga pemberian asimilasi terhadap narapidana segera dikembalikan dalam konsep awal. Kata Kunci: asimilasi, di rumah, kelebihan kapasitas, lembaga pemasyarakatan Abstract This research studies the exercise of house arrest given as a solution to overloaded correctional departments to cut the spread of Covid-19. In addition, the norm governing this issue has been murky. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, processed and analyzed using a systematic interpretation by connecting legal concepts as the bases referred to regarding house arrest. The research results reveal that the exercise of house arrest has been the policy of the Ministry of Law and Human Rights in dealing with the Covid-19 pandemic. The change in the application of house arrest only takes place when the state of emergency remains. Thus, the state of emergency affects the concept of legal norm formulation. However, the application of house arrest has not given any significant contribution to this problem, causing this measure to be reconsidered. Keywords: house arrest, at home, overloaded capacity, correctional department