ANALISIS PENERAPAN PASAL 3 JUNCTO PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KORUPSI KAREN AGUSTIAWAN (Studi Kasus Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst) - Hendarto, Daniel Hasianto; Ismunarno, ,; setiyanto, Budi (Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2021)
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kesesuaian Putusan No.15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. dengan penerapan Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari prespektif Hukum Pidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang termuat dalam Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Pertamina (Persero). Apa yang dilakukan oleh Direktur Utama PT.Pertamina semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina, Sesuai dengan Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tetntang Keuangan Negara, yang diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006Kata Kunci : BUMN, Korupsi, Pidana AbstractThis research purpose is to examine and determine the suitability of the application of Article 3 of Law no. 3 of 2001 Jo. Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in Decision No. 15 K/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. viewed from the perspective of Criminal Law.Based on the research conducted, the results show that the elements of corruption as contained in Article 3 of Law no. 3 of 2001 Jo. Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes is not fulfilled in the actions carried out by the President Director of PT Pertamina (Persero). What was done by the President Director of PT.Pertamina solely in the context of developing PT. Pertamina, namely trying to increase oil and gas reserves, where the act was carried out with the aim of prioritizing the interests of the company, which was marked by the absence of elements of fraud, conflicts of interest, acts against the law and intentional mistakes. . Although there are losses received, with Law No.19 of 2003 concerning State Corporation and Law No.17 of 2003 concerning State Finance, which was further strengthened by the decision of the Constitutional Court no. 003/PUU- IV/2006.  Keywords: BUMN, Corruption, Criminal