PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 186/PID.SUS/2015/PT.PBR) - Haritia, Bayu; Hartiwiningsih, ' (Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2016)
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dalam putusan nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berasal dari KUHP danPutusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet.Teknik analisis yang digunakan deduktif silogisme.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kebakaran hutandan lahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (UUPPLH). Kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP). Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan dengan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr, bahwa terdakwa selaku Asisten Wilayah dinyatakan bersalah sebagai pemberi perintah, melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Perbuatan tersebut berdasarkan analisis lebih tepat termasuk kedalam perbuatan tindak pidana korporasi, namun hakim mengabaikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013,yang mengatur bahwa doktrin strict liability juga dapat diterapkan bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan. Seharusnya, putusan hakim tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwadan PT JJP selaku korporasi.Kata Kunci : Kebakaran Hutan dan Lahan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korporasi. AbstractThis study aims to examine the suitability of the judge’s decision with the environmental legislation and the liability form of corporation in forest and land fires crime in Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. This research is an normative legal research is prescriptive. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data obtained from the Indonesian Penal Code and Decision Number 186/Pid.Sus/2015/PT.Pbr. The secondary data consists of textbooks, legal journals, and internet. The analytical technique used deductive syllogism. Based on the results of the study shows thatland fires crime in Indonesia is regulated in Constitution Protection and Management of Living Environment.Kasus kebakaran Hutan yang terjadi di Desa Sei Majo, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Provinsi Riau yang dilakukan oleh PT. Forest and Land fire that occurred in Sei Majo Village, Kubu Babussalam, Rokan Hillir, Riau Province conducted by PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP), yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor: 186/Pid.Sus/2015/PT. Jatim Jaya Perkasa. The High Court of Pekanbaru decided on Number 186/Pid.Sus/2015/PT.PBR tertanggal 08 Desember 2015 , dijatuhkan putusan bahwa terdakwa melan ggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH .Pbr, that the defendants as Assistant of the Region was found guilty as the giver of the order, violated Article 98 paragraph (1) jo Article 116 paragraph (1) letter b. The act is based on more precise analysis including into corporate crime, but the Judge ignores the Decree of the Chief Justice Number 36/KMA/SK/II/2013, which provides that strict liability doctrine can also be applied to corporations of environmental crime actors. Supposedly, the Judge's decision imposed a penalty on the defendant and PT JJP as the corporation.Kata Kunci : Tindak Pidana, Korporasi, Kebakaran Hutan.Keywords: Forest and Land Fires, Corporate Criminal Liability, Corporate Crime.