ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA MENCARI KEBENARAN MATERIIL HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 78/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG) - Fandi Gus Pratomo (Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2014)
AbstractThe aims of this research is to find suatibility between legal acquittal Judges Number : 78/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg on Corruption Court in Semarang with law and regulation applicable in Indonesia. This research is needed to find the effectiveness of processing the Corruption Court in Indonesia. Bad Corruption Court procces makes the number of corruption cases in Indonesia going up and increase. This research is research law normative that is both prescriptive and applied, prescriptive seen in discovered the laws in concreto suatibility between legal acquittal Judges Number : 78/Pid.Sus/2011/ PN.Tipikor.Smg on Corruption Court in Semarang with law and regulation applicable. Type of data is secondary data used. Secondary data used includes primay material law, secondary materials law, and tertiary materials law. Technical data used namely study document / material book. Analysis of data used is by method syllogism deduction; which is rooted in basic principles ( premise major ), then researcher presenting the object being researched ( premise minor ) then drawn inference or conclusion. Base on the research and discussion concluded. The Judges didn’t aply the law in processing Untung Sarono Wiyono Sukarno’s corruption case, that makes him got the legal acquittal. Judges didn’t comply the provisions of Criminal Procedure Code.Keyword : Corruption, Legal Acquittal, Regulation of Corruption AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian Putusan Bebas nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor. Smg pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang beraku di Indonesia. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui efektivitas proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi yang buruk berakibat pada naiknya angka kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, menemukan hukum in concreto kesesuaian putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen/bahan pustaka. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode silogisme deduksi, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar (premis mayor), kemudian  peneliti menghadirkan objek yang sedang diteliti (premis minor) kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion. Berdasarkan pada penelitian dan diskusi telah disimpulkan. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana mestinya dalam memutus bebas Untung Sarono Wiyono Sukarno. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan – kententuan dalam kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.Kata Kunci: Korupsi, Putusan Bebas, Pengaturan Korupsi