PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS PUNGUTAN LIAR (STUDI PUTUSAN NOMOR. 19/PID/TPK/2012/PN.TK) - Dewi Puji Rejeki; Winarno Budyatmojo (Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 2019)
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dalam putusan nomor. 19/PID/ TPK/2012/PN.TK. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan, buku, dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah  menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk ke segala aspek kehidupan bangsa. Korupsi sudah berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Hal ini menunjukkan nilai luhur suatu individu atau yang disebut moral mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat termasuk tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar. Banyak kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia, namun kebanyakan kasus pungutan liar yang tidak diproses atau di biarkan saja, terlebih bukan hanya tidak di proses di Pengadilan namun biasanya oknum yang terbukti  melakukan pungutan liar hanya akan dikenai sanksi atau tindakan dari instansi terkait. Maka dari itu belum ada tindakan tegas terhadap pelaku pungutan liar. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar atas nama terdakwa Farid Wijaya adalah berdasar dakwaan alternative ke-3 yaitu Pasal 11 Undang Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ringannnya hukuman yang diberikan bagi terdakwa terlihat dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sehingga penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang diterapkan secara maksimal terutama dalam kasus tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar dalam putusan nomor. 19/PID/TPK/2012/PN.TK.Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pungutan Liar.AbstractThis research aims to know the application of eradication laws of Corruption criminal acts against criminal acts of corruption with the illegal levies mode on the verdict number. 19 / PID / TPK / 2012 / PN.TK. This research is a descriptive normative research. This research is conducted in the library of Universitas Sebelas Maret Surakarta. The type of data used is secondary data consisting of primary law and secondary law materials. Data collection technique used is literature study of legislation, books, and so on. Data analysis technique used is deductive syllogism method. The criminal act of corruption in Indonesia has entered into all aspects of the nation’s life. Corruption has developed among the upper class to lower class. It shows that the noble value of an individual called as moral has decreased. The absence of an individual’s awareness of ethics and the rule of law prevailing has increased corruption, including corruption with illegal levies. Myriad illegal levies case occurred in Indonesia, but cases of illegal levies are not processed or ignored, not only in court proceedings but usually the person who proved to do illegal levies will only subject to sanctions or actions from the relevant agencies. Thus there has been no decisive action against the perpetrators of the illegal levies criminal act. Legal consideration of the judges used in deciding the criminal acts of corruption with the mode of illegal levies on behalf of the defendant’s assertion was based Farid Wijaya the 3rd alternative, namely article 11 Law No. 31 of the year 1999 about the eradication of Corruption Criminal acts as amended and supplemented by Law No. 20 of 2001 year of the eradication of criminal acts of corruption. The remission of  penalty that is given for the defendant looks with criminal detention of imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp RP 50,000,000 (fifty million rupiah) with provisions in the fine is not paid changed with criminal confinement for 2 (two) months. So the application of the legislation the eradication of criminal acts of Corruption less optimally applied especially in cases of criminal acts of corruption with the illegal levies mode of the verdict number. 19/PID/TPK/2012/PN.TK.Keywords: Criminal Acts of Corruption, Illegal Levies.