LEGALITAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA - Paulus Bing Adiputra; Djokoe Heroe Soewono (Dinamika Hukum & Masyarakat, 2022)
ABSTRAKBappenas menghitung menghitung pembangunan IKN tahap pertamahingga 2024 membutuhkan dana Rp 110 triliun. Dana itu akan dipakai untukmembangun infrastruktur dasar, seperti perumahan, Istana Negara, jalan utama,jalan penghubung, jalur akses logistik, jembatan, bendungan, sampai Pelabuhan.Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatannormatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer beruparegulasi yang ada dengan kejadian-kejadian Hukum dan kekuasaan merupakan duahal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Pemerintah harusterus meningkatkan pengawasan terhadap penanaman modal terutama terhadappenanaman modal asing agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidakmerugikan kepentingan nasional serta dapat memberikan manfaat bagikesejahteraan rakyat Indonesia.Kata Kunci : Sinergitas, Kekuasaan, Hukum