IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG - Rizky Silvia Putri; Amar Ma’ruf (Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara, 2021)
Perempuan mempunyai hak atas adanya perlakuan adil pada setiap masalah yang sedang dihadapinya. Dalam penyelesaian masalah perempuan, harus diimbangi dengan adanya keadilan dalam pelaksanaanya, karena keadilan itu sendiri merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum perempuan dari diskriminasi kaum laki-laki atau golongan yang menilai bahwa perempuan hanya sebagai makhluk yang lemah. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf D ayat (1). Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini merupakanpenelitian lapangan (kancah atau field research) dengan data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih sangat minim, dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang berperspektif gender.