PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PELANGGAN ATAS DAUR ULANG NOMOR TELEPON OLEH PROVIDER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK - Nabillah Thasya Ramadhanty Putri (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Nabillah Thasya Ramadhanty Putri, Moch Zairul Alam, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nabillahthasya@student.ub.ac.id Abstrak Permasalahan yang diangkat penulis adalah Penyelenggara Jasa Telekomunikasi menjual kembali nomor telepon yang sudah tidak aktif kepada pelanggan baru sehingga tidak memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan lama yang nomor teleponnya telah di daur ulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi pelanggan dalam praktik daur ulang nomor telepon yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2022 hingga Februari 2023. Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparasi (comparative approach). Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan internet untuk mengakses e-book, artikel-artikel hukum dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan penafsiran gramatikal dan sistematikal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi pelanggan dalam praktik daur ulang nomor telepon masih belum memiliki peraturan yang komprehensif karena banyak aplikasi bergantung pada persetujuan pengguna untuk pemrosesan data pribadi tertentu yang berkaitan dengan masalah izin untuk menerapkan kebijakan untuk mengidentifikasi operasi pemrosesan dan memetakan aliran data sehingga kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus informasi-informasi elektronik yang sudah tidak relevan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kata kunci: Data Pribadi, Nomor Telepon, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Jasa telekomunikasi, Daur Ulang, UU ITE Abstract This research aims to find out the legal protection of personal data over recycled phone numbers by telecommunication service providers and took place from September 2022 to February 2023. This research employs a normative method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Research data were obtained from library research and e-books, related articles, and scientific journals from the Internet. The materials were analyzed based on grammatical and systematic interpretations. This title departed from the lack of legal protection for telecommunication users over recycled phone numbers. This matter certainly leaves negative impacts on society, considering that phone numbers have been used as a verification tool by electronic system providers. The research results discovered that the legal protection of user personal data over phone number recycling does not have any comprehensive regulation, resulting in the condition where the obligation of electronic system providers to delete all electronic information that is no longer relevant cannot be performed accordingly. Keywords: personal data, phone number, electronic system provider, telecommunication service provider, recycling, Electronic Information, and Transactions