RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA - Ahmad Yunus (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Ahmad Yunus, I Nyoman Nurjaya, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ahmadyunus@student.ub.ac.id Abstrak penulis mengangkat isu mengenai hakim yang berperan pasif dalam pemberian ganti kerugian dalam hukum yang berlaku saat ini. Hakim bersifat menunggu karena pemberian ganti kerugian harus melalui LPSK terlebih dahulu lalu dicantumkan dalam tuntutan penuntut umum barulah bisa diputus oleh hakim. Ini berbeda dengan pengaturan yang ada dalam RUU KUHAP karena hakim dapat menjatuhkan ganti kerugian secara langsung kepada terdakwa. Penulis menilai mekanisme dalam RUU KUHAP lebih efektif. Akan tetapi, untuk mengatasi kekaburan hukum dalam RUU KUHAP, penulis menawarkan konsep pembaharuan pengaturan ganti kerugian. Konsep pembaharuan pengaturan ganti kerugian yang penulis tawarkan dapat dilihat dari pergeseran peran aktif antara korban dengan hakim dan penuntut umum. Dalam mekanisme pembaharuan dari penulis. Korban, keluarga atau kuasanya dapat mengajukan permohonan restitusi kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam tuntutan. Selanjutnya LPSK memberikan peniliaian terhadap besaran ganti kerugian yang berhak diterima korban. Lalu hakim dapat memutus untuk menerima atau menolak permohonan restitusi. Pasal 133 Ayat 1 RUU KUHAP yang menyatakan hakim dapat menjatuhkan ganti kerugian secara langsung kepada terdakwa adalah bersifat antisipatif. Ini dimaknai bahwa apabila hakim melihat kerugian yang diderita korban dan ganti kerugian tidak dicantumkan dalam tuntutan maka hakim dapat menjatuhkan ganti kerugian kepada terdakwa. Konsep pembaharuan penulis ini menggabungkan pengaturan yang ada dalam RUU KUHAP dan UU PSK. Salah satunya adalah diakui kerugian materiil maupun immateriil. Konsep pembaharuan ini juga bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum terkait pengaturan ganti kerugian berupa restitusi yaitu dalam RUU KUHAP. Kata kunci: Restitusi, Korban, Hukum Acara Pidana Abstract This research aims to study the issue regarding the judge not being actively involved in giving restitution according to the current law. In this case, the judge tended to keep waiting because the provision of the restitution must involve the Witness and Victim Protection Center (henceforth referred to as LPSK), followed by the registration in a general prosecution before the judge had the authority to declare the court decision. On the contrary, the regulation outlined in the draft Criminal Code Procedure states otherwise, where a judge can directly declare the verdict against the defendant. This research sees that the mechanism of the Draft Criminal Code Procedure is more effective. However, to tackle the vagueness of the norm of the draft, this research also offers the concept of revision of the regulation concerning restitution. The concept of this revision can be seen from the shifting active role of the victim, judge, and general prosecutors. In the mechanism of revision suggested by the author, the victim, family, and representatives could request restitution to general prosecutors to be registered to the charge. Furthermore, the LPSK could deliver an assessment regarding the amount of restitution that should be given to the victim concerned. From this point, the judge could decide whether to accept or deny the restitution proposed. Article 133 paragraph 1 of Draft Criminal Procedural Law states that the decision directly made by the judge regarding the restitution for the defendant is anticipative. That is, if the judge assures that the victim is affected by the loss while the loss is not registered in the charge, the judge can directly deliver the verdict over the restitution against the defendant. The concept of the revision proposed in this research combines the regulatory provision in the Draft Criminal Code Procedure and Law concerning the Protection of Witnesses and Victims, where it should recognize material and non-material losses. This concept also aims to carry out a unification of law regarding the regulation of restitution in the Draft Criminal Code Procedure. Keywords: Restitution, Victim, Criminal Law