TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGATURAN BATAS WAKTU PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TENTANG CIPTA KERJA - Nyemas Putri Gemilang (Brawijaya Law Student Journal, 2023)
Nyemas Putri Gemilang, Haru Permadi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nyemasputri02@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian bertujuan menganalisis maupun mengetahui bentuk peraturan yang tepat untuk mengatur batasan waktu pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan peraturan Undang-Undang serta pendekatan konseptual. Kemudian dianalisis menggunakan interpretasi sistematis, serta interpretasi teologis khususnya yang berkaitan dengan pengaturan batas pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Aturan batas waktu PKWT pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada padal 59 ayat (1) huruf b paling lama 3 (tiga) tahun dan secara pembentukannya dibuat oleh badan eksekutif dan legislatif untuk mencapai perlindungan kepada pekerja. Dimaksud 3 (tiga) tahun yaitu PKWT dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 1 (satu ) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Namun batas waktu pekerja mengalami perubahan pada undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yaitu Pasal 81 perubahan atas pasal 59 ayat (1) huruf b menjadi tidak terlalu lama. Pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja mengubah batas waktu pekerja PKWT pada pasal 6 paling lama 5 (lima tahun). Aturan tidak tepat dalam Peraturan Pemerintah hanya dibentuk oleh presiden, tidak menampung aspirasi masyarakat, tidak memberikan perlindungan hak konstitusional dan materi muatan tidak sesuai asas-asas pembentukan perundang-undang. Maka produk hukum yang tepat untuk mengatur batas waktu pekerja PKWT di Indonesia ialah Undang-Undang Kata Kunci: Batas Waktu, Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Abstract This research aims to analyze and investigate the appropriate regulation to govern the time limit for workers under a temporary work agreement (henceforth referred to as PKWT) in Indonesia. This research uses normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Research data were analyzed using systematic and theological interpretation. The provisions governing the time limit in PKWT as governed in Law Number 13 of 2003 concerning Labor, Article 59 paragraph (1) point b mentions three years required for the establishment by the executive and legislative bodies and in terms of the protection of customers. However, the time limit for workers has changed in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Article 81 as an amendment to Article 59 paragraph (1) point b, which highlights a shorter time limit. In 2021, the government issued Government Regulation Number 35 of 2021 concerning the Temporary Work Agreement that amended the provision regarding time limit for workers under PKWT, specifically Article 6 for five years at most. The regulation issued by the President is considered irrelevant, considering that it does not accommodate public aspiration, does not give protection of constitutional rights, and the subject matter is not relevant to the principles of the formation of the legislation. To conclude, a statute is the most appropriate legislative product to govern the time limit for workers under PKWT in Indonesia. Keywords: time limit, workers, temporary work agreement (PKWT)