Rekonstruksi Pasal 119 Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Utilitarianisme - Victor Apriano R. Lazarus; Fransiskus Saverius Nurdin (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2023)
Article 119 section b of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management stipulates that "Corporations or business entities may be subject to additional criminal or disciplinary measures in the form of shutting down their places of business and/or activities entirely or partially. The logical consequence of this article is that corporations or business entities will have their operations suspended when they carry out a factumm delictum. This juridical action did not solve the problem, but instead it created the new ones. To answer this fundamental problem, this study intends to teleologically discuss the philosophy of utilitarianism and its weaknesses of the a quo article so that it is deemed necessary for its reconstruction based on the utilitarianism. This is a normative legal research with a philosophical approach. This research concludes that the true law must be fair and bring maximum social happiness to the society without exception. The implication is that the formulation of the Article a quo is reconstructed into "Corporations or business entities may be subject to additional punishment or disciplinary action in the form of temporary or partial closure of their place of business and/or activities".Keywords: Article 119 Letter b Law No. 32 of 2009; Reconstruction; Pragmatic Utilitarianism AbstrakPasal 119 huruf b UU No Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menentukan bahwa “Korporasi atau badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatannya. Konsekunesi logis pasal tersebut maka korporasi atau badan usaha akan dibekukan pengoperasiannya ketika melakukan factumm delictum. Tindakan yuridis tersebut tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru menimbulkan persoalan baru. Untuk menjawab masalah fundamental tersebut maka penelitian ini bermaksud membahas filosofis utilitarianisme serta kelemahan pasal a quo secara teleologis sehingga dipandang perlu direkonstruksi berbasis utilitarianisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat. Adapun penelitian ini menyimpulkan hukum sejatinya wajib adil serta membawa kebahagiaan sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat tanpa terkecuali. Implikasinya formulasi Pasal a quo direkonstruksi menjadi “Korporasi atau badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa penutupan sementara atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatannya”.Kata-kata Kunci: Pasal 119 Huruf b UU No. 32 Tahun 2009; Rekonstruksi; Pragmatic Utilitarianism