SANKSI HUKUM PELAKU MENGUASAI TANAH MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 PRT TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KEKUASAANNYA - Roni; Sukma Andi Wijaya; Satrio Margo Utomo; M. Deri Okta Pratama; Boy Santosa (Consensus : Jurnal Ilmu Hukum, 2022)
Abstrak Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan pada waktu matipun masih memerlukan tanah. Menyadari pentingnya nilai dan arti penting tanah, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam di dalam konstitusi, sebagai berikut : “Bumi dan air dan kekayaanalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa Indonesia juga tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun1960. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan penggelapan hak atas tanah karena dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, dimana pelaku melakukan hal ini karena terdorong oleh kebutuhan materi yang membuat seseorang ataupun pelaku tindak pidana melakukan kejahatan penguasaan tanah tanpa izin pemiliknya. Adapun salah satu penyebab terjadinya kejahatan tersebut dikarenakan dari faktor pekerjaan pelaku dimana pelaku tindak pidana melakukan pengelolaan atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik sebenarnya karena ingin melakukan usaha diatas tanah tersebut karena pelaku tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga ingin melakukan uasaha diatas tanah tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum khususnya dalam hal ini mengenai kejahatan dibidang pertanahan. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dari pelaku kejahatan penggelapan hak atas tanah tersebut masih rendah, sehingga pelaku dari kejahatan tersebut tidak mempertimbangkan akibat hukum atau sanksi hukum yang akan diterima pelaku apabila melakukan perbuatannya tesebut. Agar tidak terjadinya tindak pidana pengrusakan tanah dan penyerobotan tanah masyarakat seharusnya memiliki sertifikat hak (milik) atas tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Kata Kunci : Sanski Hukum, Pelaku, Tanah Abstract This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Land is one of the important factors in human life, land is a place of settlement, a place to carry out human activities, even when they die, they still need land. Recognizing the importance of the value and importance of land, Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution defines land and natural resources in the constitution as follows: "Earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for as much as -the great prosperity of the people." Awareness of the special position of land in the minds of the Indonesian people is also contained in the Basic Agrarian Law (UUPA) Number 5 of 1960. One of the causes of the crime of embezzlement of land rights is due to economic factors, where the perpetrators do this because they are motivated by material needs that make a person or perpetrator of a crime commit a crime of land tenure without the owner's permission. As for one of the causes of the occurrence of this crime due to the work factor of the perpetrator where the perpetrator of the crime managed the land without the knowledge of the real owner because he wanted to do business on the land because the perpetrator did not have a permanent job so he wanted to do business on the land. Lack of public knowledge about the rule of law, especially in this case regarding crimes in the land sector. This is because the level of education of the perpetrators of the crime of embezzlement of land rights is still low, so that the perpetrators of these crimes do not consider the legal consequences or legal sanctions that will be received by the perpetrators if they commit these actions. In order to prevent criminal acts of land destruction and land grabbing, the community should have a title (property) certificate over land to provide legal certainty and legal protection to the holders of rights to a plot of land so that they can easily prove themselves as the holder of the rights over the land in question.